Oleh: Afinas Qadafi, S.H., CPM, Ketua Bidang Penelitian dan Pembaharuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia dan Mahasiswa Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ada yang keliru ketika kebakaran hutan dan lahan terus berulang, asap menyeberangi batas negara, masyarakat harus menghirup udara tercemar, sementara penyelesaian persoalan seolah selalu dimulai dari awal setiap musim kemarau. Karhutla bukan sekadar urusan api dan asap. Ia adalah persoalan tata kelola lingkungan, penegakan hukum, pengawasan korporasi, dan keberanian negara menentukan siapa yang harus bertanggung jawab. Pada 15 Oktober 2026, anggota parlemen Malaysia, Lim Guan Eng, mendesak pemerintahnya mempertimbangkan langkah…
Penulis: alfinas qadafi
Oleh: Afinas Qadafi, S.H., CPM, Kabid Penelitian Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Ada sesuatu yang mengganggu dari kasus PT Bumi Flora di Aceh Timur. Dua puluh lima tahun setelah tragedi berdarah yang menewaskan puluhan warga, persoalan di kawasan yang sama kembali meledak dalam bentuk konflik agraria. Pada 9 Agustus 2001, sebanyak 31 orang tewas dalam penembakan di perkebunan PT Bumi Flora, Aceh Timur. Tujuh orang dilaporkan terluka dan satu orang hilang. Peristiwa tersebut sampai hari ini masih menjadi objek penyelidikan Komnas HAM sebagai dugaan pelanggaran HAM berat. Bahkan pada 2025 Komnas HAM masih menyatakan penyelidikan kasus…
Oleh: Afinas Qadafi, S.H., CPM Ketua Bidang Penelitian Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia dan Mahasiswa Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Pengesahan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026 seharusnya menjadi momentum penting untuk membongkar ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. DPR menyebut regulasi ini diarahkan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, menyelesaikan konflik agraria struktural, melindungi petani penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok marginal, sekaligus mendorong redistribusi tanah. Tetapi ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah reforma agraria benar-benar akan mengubah struktur ketimpangan, atau hanya mengubah cara negara mengadministrasikan persoalan tanah? Pertanyaan itu…
Langsa, 4 Agustus 2026 – Ketika sebagian besar bangsa mulai melupakan luka konflik Aceh, sebuah buku hadir untuk mengingatkan bahwa keadilan tidak pernah memiliki masa kedaluwarsa. Buku berjudul “Tanggung Jawab Negara dan Keadilan Transisional di Aceh: Membongkar Tragedi Arakundo dan Perjuangan Korban Pelanggaran HAM Berat” karya Afinas Qadafi, S.H., CPM resmi diterbitkan oleh Eureka Media Aksara. Terbitnya buku ini menjadi penanda bahwa pembicaraan mengenai pelanggaran HAM berat di Aceh belum selesai. Di balik suasana damai yang kini dinikmati masyarakat, masih tersimpan kisah ribuan korban yang menunggu pengakuan, pemulihan, dan kepastian hukum. Salah satunya adalah Tragedi Arakundo peristiwa yang meninggalkan…
Aceh Tamiang – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Langsa Kelompok 2 menggelar diskusi bersama perangkat Desa Marlempang untuk membahas program kerja yang akan dilaksanakan selama masa pengabdian di desa tersebut. Kegiatan berlangsung di Kantor Desa Marlempang pada Selasa (14/7/2026) pukul 14.00 WIB. Diskusi tersebut dihadiri oleh Datok Desa Marlempang, Kepala Dusun (Kadus), serta perwakilan mahasiswa KKN IAIN Langsa Kelompok 2. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi guna menyusun program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kesempatan itu, mahasiswa KKN memaparkan sejumlah rencana kegiatan yang akan dijalankan selama berada di Desa Marlempang. Selanjutnya, program-program tersebut dibahas bersama…
Oleh: Afinas Qadafi, S. H. , CPM Ketua DPC PERMAHI Kota Langsa, Mahasiswa Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dalam politik, kata-kata bukan sekadar bunyi. Ia adalah cermin watak, cara berpikir, sekaligus arah moral kekuasaan. Sebab itu, ketika seorang presiden melontarkan kata “Ndasmu” di tengah respons terhadap kritik publik, persoalannya bukan lagi soal spontanitas atau candaan, melainkan soal bagaimana kekuasaan memandang kritik itu sendiri. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut “Ndasmu” saat merespons beberapa kriitik telah memantik reaksi luas. Sebagian menganggapnya sebagai gaya komunikasi yang lugas dan khas. Namun bagi sebagian lain, itu adalah…
Yogyakarta – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah badan usaha energi melakukan penyesuaian harga pada awal Juni 2026. Kenaikan tersebut terjadi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan akibat tingginya biaya kebutuhan hidup. Mahasiswa Magister Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Afinas Qadafi, S.H., CPM, menilai bahwa kenaikan harga BBM tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan ekonomi dan fiskal. Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat karena berpotensi memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. “Kenaikan BBM selalu membawa efek berantai. Yang naik bukan hanya harga bahan…
Oleh, Afinas Qadafi, S.H., CPM Mahasiswa Magister Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ketua PERMAHI Cabang Langsa, dan Penggerak Suara Buku. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, pajak telah menjadi sumber utama pembiayaan negara. Di Indonesia, sebagian besar pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, hingga berbagai program perlindungan sosial. Ketergantungan negara terhadap pajak bahkan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan fiskal yang terus berkembang. Namun, di tengah pentingnya peran pajak tersebut, muncul pertanyaan yang kerap menjadi perdebatan dalam masyarakat Muslim: bagaimana sebenarnya kedudukan pajak dalam Islam? Pertanyaan ini menjadi…
Oleh, Afinas Qadafi, S.H., CPM Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Kota Langsa, Mahasiswa Magister Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Indonesia terlalu sering memaksa rakyat daerah menghafal kata “persatuan”, tetapi lupa mengajarkan arti keadilan.Kita diajarkan mencintai negara, namun negara tidak selalu hadir untuk mencintai daerahnya secara setara. Jakarta tumbuh menjadi pusat segalanya: pusat uang, pusat kekuasaan, pusat pembangunan, pusat media, bahkan pusat kebenaran. Sementara daerah-daerah di luar Jawa terlalu lama diposisikan hanya sebagai halaman belakang republic tempat sumber daya diambil, tetapi suara rakyatnya jarang benar-benar didengar.Dalam konteks itulah pidato Hasan di Tiro berjudul “Sumatra, Siapa Punya?” harus dibaca.…
Kota Langsa, 30 April 2026- Gelombang kritik terhadap kebijakan penghapusan program studi kini mencapai titik panas.Akademisi muda Afinas Qadafi melontarkan serangan terbuka yang jauh lebih keras negara dinilai tidak lagi sekadar keliru, tetapi sedang melakukan “pembantaian intelektual” secara sistematis.“Ini bukan reformasi pendidikan. Ini eksekusi terhadap ilmu pengetahuan. Negara sedang mengubur disiplin ilmu hidup-hidup demi kepentingan pasar,” tegas Afinas dengan nada tajam.Menurut Afinas, kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menjadikan kampus sekadar alat produksi tenaga kerja murah. Prodi yang tidak menghasilkan keuntungan ekonomi langsung dianggap tidak layak dipertahankan.Ia menyebut logika ini sebagai bentuk “penjajahan gaya baru” dalam dunia pendidikan.“Kalau…