BIREUEN — Baru beberapa jam setelah dilantik, Ismunandar langsung bergerak cepat mengonsolidasikan jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen. Dalam temu akrab dan rapat koordinasi bersama satuan perangkat kabupaten, Senin (20/4/2026) malam, ia menegaskan perubahan pola kerja birokrasi yang lebih disiplin, responsif, dan tidak bergantung pada pimpinan daerah.
Di hadapan para pejabat, Ismunandar menekankan bahwa penyelesaian persoalan masyarakat harus dimulai dari level terbawah, bukan selalu dibawa ke tingkat kabupaten. “Masalah di lapangan harus bisa diselesaikan di tingkat bawah. Ini tanggung jawab bersama sebagai ASN, bukan semuanya dibebankan ke bupati,” tegasnya.
Penegasan tersebut menjadi garis awal kepemimpinan Ismunandar sebagai Sekda, dengan fokus pada penguatan koordinasi serta efektivitas kinerja aparatur hingga ke tingkat kecamatan dan gampong. Ia secara terbuka menyoroti dua persoalan utama dalam birokrasi saat ini, yakni kedisiplinan jam kerja ASN dan lemahnya pengawasan internal.
Kedua hal itu dinilai berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Karena itu, seluruh pimpinan perangkat daerah diminta memperketat pengawasan terhadap jajaran masing-masing, termasuk memastikan kehadiran dan kinerja aparatur berjalan sesuai aturan. Selain disiplin, perhatian serius juga diarahkan pada penanganan bencana, khususnya dalam proses verifikasi data kerusakan rumah warga. Ismunandar mengingatkan agar seluruh proses dilakukan secara akurat dan transparan.
“Setiap survei wajib menghadirkan pemilik rumah. Jangan sampai muncul persoalan baru akibat data yang tidak valid,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Bireuen, Mukhlis, menegaskan bahwa penilaian kerusakan akibat bencana merupakan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, pemerintah daerah tetap berperan dalam memastikan data yang diajukan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita tidak akan berhenti sampai seluruh persoalan masyarakat terdampak bencana benar-benar tertangani,” kata Mukhlis. Ia juga menginstruksikan para camat untuk aktif turun langsung ke lapangan, baik dalam proses pendataan maupun memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mekanisme bantuan. Di sisi lain, Mukhlis turut mengingatkan tantangan fiskal yang akan dihadapi daerah ke depan.
Ia menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan optimalisasi potensi lokal. “Tekanan anggaran ke depan harus diantisipasi. Karena itu, kita dituntut kreatif dalam menggali PAD,” tegasnya. Pertemuan ini menjadi sinyal awal konsolidasi birokrasi di bawah kepemimpinan Sekda baru, dengan penekanan pada disiplin, akurasi data, serta penguatan peran pemerintah di tingkat paling bawah sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.(Mega)
📲 Share ke WhatsApp
