Kabar Tujuh Maluku —- TANIMBAR Kehadiran proyek strategis nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali menjadi sorotan publik. Di tengah optimisme terhadap besarnya investasi yang masuk, mulai muncul kekhawatiran serius terkait keadilan distribusi manfaat bagi masyarakat lokal.
Pemerhati kebijakan publik, Irwan Rumasera, menilai bahwa proyek berskala besar seperti Blok Masela tidak boleh hanya dilihat sebagai keberhasilan menghadirkan investasi, tetapi harus dipastikan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Tanimbar.
Ini bukan sekadar soal proyek besar, tetapi soal keadilan. Jangan sampai masyarakat Tanimbar hanya menghirup bau gas tanpa benar-benar menikmati hasilnya, tegas Irwan.
Menurutnya, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa proyek ekstraktif sering kali menghadirkan paradoks pembangunan, di mana pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan jika tidak diantisipasi sejak awal melalui kebijakan yang berpihak.
Irwan menilai, saat ini diskursus publik tentang Blok Masela perlu diarahkan pada aspek distribusi manfaat, bukan hanya pada nilai investasi. Ia menekankan pentingnya intervensi kebijakan yang tegas agar masyarakat lokal tidak terpinggirkan dalam arus pembangunan yang berlangsung di wilayahnya sendiri.
Kalau tidak ada kebijakan afirmatif, maka peluang kerja, akses ekonomi, dan manfaat lainnya akan lebih banyak dinikmati oleh pihak luar. Ini yang harus dicegah sejak sekarang, ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Irwan mengusulkan pembentukan tim khusus daerah untuk mengawal jalannya proyek Blok Masela. Tim ini diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam memastikan keterlibatan masyarakat lokal, transparansi kebijakan, serta distribusi manfaat yang adil.
Tim ini bukan sekadar formalitas, tetapi harus memiliki fungsi nyata sebagai pengawal kepentingan masyarakat Tanimbar, tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengambil posisi strategis. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya menjadi fasilitator, tetapi harus berani memastikan bahwa arah pembangunan tetap berada dalam koridor keadilan sosial.
Di sisi lain, Irwan menegaskan bahwa pihak perusahaan juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kehadirannya memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dinilai tidak boleh bersifat simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam program yang konkret dan berkelanjutan.
Perusahaan harus memastikan ada nilai bersama (shared value) yang tercipta, bukan hanya keuntungan sepihak, jelasnya.
Lebih lanjut, Irwan menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius, di antaranya afirmasi tenaga kerja lokal, perlindungan masyarakat adat dan nelayan, serta penguatan ekonomi lokal melalui UMKM. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengelolaan proyek juga dinilai sangat penting untuk mencegah konflik sosial.
Ia mengingatkan bahwa jika aspek keadilan ini diabaikan, maka proyek sebesar apa pun berisiko kehilangan legitimasi sosial di mata masyarakat.
Keberhasilan Blok Masela tidak diukur dari besarnya produksi gas, tetapi dari sejauh mana masyarakat Tanimbar merasakan manfaatnya, ujarnya.
Irwan berharap, proyek ini dapat menjadi momentum untuk menghadirkan pembangunan yang benar-benar inklusif dan berkeadilan di Tanimbar, bukan sebaliknya.
Jangan sampai Tanimbar hanya dikenal sebagai daerah penghasil gas, tetapi rakyatnya tetap menjadi penonton di tanah sendiri, tutupnya.
Profil Singkat Narasumber
Irwan Rumasera adalah Ketua Komunitas Peduli Desa Kilon, Karatat, dan Labobar, serta Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia juga aktif sebagai pengurus LPTQ dan pemerhati kebijakan publik yang fokus pada isu pembangunan daerah, tata kelola sumber daya alam, dan keadilan sosial di Tanimbar.(Sw)
📲 Share ke WhatsApp
