ACEH, 9 April 2026 — Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, mengapresiasi langkah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh pascabencana.
Meski demikian, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa HRD itu menegaskan bahwa percepatan pembangunan masih sangat dibutuhkan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ruslan saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Aceh yang dipimpin oleh Irmawan. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau langsung progres pembangunan sejumlah sarana dan prasarana.
Ruslan menilai, kehadiran negara mulai terlihat melalui berbagai proyek infrastruktur yang saat ini berjalan dengan dukungan anggaran mencapai triliunan rupiah.
“Pertama, kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan seluruh jajaran, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum serta kementerian terkait lainnya. Infrastruktur di Aceh saat ini sudah mulai berjalan dengan baik,” ujar Ruslan, Kamis (9/4/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur merupakan proses bertahap yang membutuhkan waktu dan tidak dapat diselesaikan secara instan.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan seketika. Dibutuhkan waktu, bahkan bisa berlangsung berbulan-bulan hingga tahunan,” katanya.
Namun demikian, Ruslan mengakui masih terdapat sejumlah wilayah di Aceh yang menghadapi kendala akses, terutama dalam konektivitas antar desa, kecamatan, hingga kabupaten. Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat untuk terus mempercepat pembangunan.
“Kami berharap percepatan ini terus dilakukan. Jika akses antarwilayah tersambung, tentu akan sangat membantu masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat tidak hanya tercermin dari alokasi anggaran, tetapi juga perhatian langsung Presiden yang telah beberapa kali mengunjungi Aceh.
“Ini menunjukkan negara hadir, tidak hanya melalui anggaran, tetapi juga perhatian langsung kepada masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan rencana pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana di Aceh untuk periode 2026–2028 sebanyak 20.647 unit dengan total anggaran Rp5,94 triliun.
Rinciannya, pada 2026 ditargetkan 6.220 unit dengan anggaran Rp1,79 triliun, tahun 2027 sebanyak 9.747 unit (Rp2,80 triliun), dan 2028 sebanyak 4.680 unit (Rp1,34 triliun).
Kabupaten Aceh Tamiang menjadi daerah dengan alokasi terbesar, yakni 10.456 unit (Rp3,01 triliun), disusul Kabupaten Aceh Utara 4.827 unit dan Kabupaten Gayo Lues 3.350 unit.
Selain itu, alokasi pembangunan juga mencakup Kabupaten Bireuen (644 unit), Aceh Tengah (533 unit), Aceh Timur (349 unit), Bener Meriah (183 unit), Pidie (89 unit), Pidie Jaya (110 unit), Kota Lhokseumawe (66 unit), serta Aceh Tenggara (40 unit).
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum juga telah membangun hunian sementara (huntara) di sejumlah wilayah terdampak.
Total hunian sementara yang telah dibangun mencapai 1.218 unit, tersebar di Aceh Tamiang (240 unit), Bener Meriah (228 unit), Aceh Utara (522 unit), Pidie Jaya (168 unit), dan Kota Subulussalam (60 unit).
Saat ini, sebanyak 84 unit huntara masih dalam tahap pembangunan yang seluruhnya berada di Kabupaten Aceh Tamiang.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan tambahan sebanyak 386 unit, antara lain di Aceh Tamiang, tepatnya di Desa Rimba Sawang, Kebun Medang Ara, dan Mekar Jaya, masing-masing sebanyak 108 unit.
Pembangunan tersebut dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah serta hasil koordinasi antara satuan kerja dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Sementara itu, warga di sejumlah wilayah terdampak berharap percepatan pembangunan tidak hanya terlihat dari sisi proyek, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami sangat berharap pembangunan ini bisa segera selesai, terutama jalan dan rumah untuk warga terdampak. Supaya aktivitas kami bisa kembali normal,” ujar salah seorang warga.
Ia mengaku, hingga saat ini masih ada beberapa kendala di lapangan, terutama terkait akses dan fasilitas dasar yang belum sepenuhnya pulih.
Warga juga berharap pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi serta melakukan pengawasan agar seluruh program berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Dengan berbagai program yang berjalan, Ruslan berharap pembangunan infrastruktur dan perumahan di Aceh dapat terus dipercepat sehingga pemulihan pascabencana dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.(Mega)