Aceh Tamiang — Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Aceh terus menunjukkan komitmennya dalam penanganan dampak banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2025. Hingga 15 hari pascabanjir, BPBPK Aceh masih secara aktif menyalurkan air bersih kepada masyarakat terdampak banjir di sejumlah wilayah .
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut,Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Aceh, sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pekerjaan Umum agar seluruh insan PU hadir dan berperan langsung di daerah terdampak bencana.
Melalui dukungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, telah dimobilisasi sebanyak 6 unit Mobil Tangki Air (MTA) untuk mendukung distribusi air bersih. Selain itu, juga ditempatkan Hidran Umum (HU) berkapasitas 2.000 liter sebanyak 13 unit serta toren air berkapasitas 550 liter sebanyak 15 unit. Sarana tersebut disebar di berbagai titik terdampak, meliputi Kecamatan Manyak Payed, Bendahara, Bandar Mulia, Karang Baru, serta lokasi strategis lainnya seperti Desa Kota Lintang Bawah, belakang Kantor DPRK Aceh Tamiang, dan Kantor Bupati Aceh Tamiang.
Robby Fitriadi, selaku Perwakilan BPBPK Aceh untuk wilayah kerja Aceh Tamiang, menyampaikan bahwa penyaluran air bersih ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pascabencana. Menurutnya, meskipun genangan banjir telah surut, dampak terhadap sumber air bersih warga masih dirasakan hingga saat ini.
“Selama 15 hari pascabanjir, BPBPK Aceh terus melakukan pendistribusian air bersih secara rutin dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Rata-rata volume air bersih yang disalurkan mencapai 32.000 hingga 40.000 liter per hari,” ujar Robby Fitriadi.
Selain pendistribusian air bersih, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga memperkuat aspek sanitasi lingkungan. Sebanyak 9 unit WC portable lengkap dengan tangki bioriti ditempatkan di sejumlah titik, antara lain Kantor Camat Manyak Payed, belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang, belakang Kantor DPRK Aceh Tamiang, serta wilayah Kota Lintang Bawah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah potensi munculnya penyakit pascabanjir.
Seluruh kegiatan penyaluran air bersih dan penyediaan fasilitas sanitasi darurat ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat kecamatan dan desa, serta unsur relawan di lapangan agar bantuan tepat sasaran dan berjalan efektif.
BPBPK Aceh menegaskan akan terus melakukan pemantauan kondisi di lapangan dan siap menyesuaikan dukungan apabila masih dibutuhkan oleh masyarakat. Upaya berkelanjutan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana serta memastikan kesehatan dan keselamatan warga Aceh Tamiang tetap terjaga.
