Aceh Tamiang — Proses verifikasi bantuan korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang menuai sorotan tajam masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan keabsahan data rumah terdampak banjir yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, bahkan memunculkan dugaan adanya ketimpangan dalam penetapan kategori Tidak Memenuhi Kriteria (TMK).
Keluhan tersebut mengemuka hingga ke tingkat desa setelah daftar penerima bantuan diumumkan. Warga yang merasa terdampak mengaku heran rumah mereka dinyatakan TMK, sementara kondisi bangunan dan kerugian yang dialami dinilai jelas akibat banjir.
Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan, persoalan ini dipicu oleh data yang tidak sinkron. Meski demikian, pemerintah daerah menyatakan telah membuka ruang pengaduan bagi warga yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan dan peninjauan ulang.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang, Iman Suheri, menegaskan bahwa proses verifikasi masih berjalan dan belum sepenuhnya final. Ia memastikan setiap keberatan masyarakat akan ditindaklanjuti.
“Data TMK akan kita verifikasi ulang dan diajukan keberatan. Data ini belum 100 persen. Saat ini baru uji publik terhadap 26.214 data. Untuk TMK akan kita verifikasi kembali karena adanya data ganda, rumah dinas, dan lainnya,” ujar Iman Suheri.
Ia menjelaskan, warga yang keberatan diminta menyampaikan surat melalui datok penghulu dan camat. Selain itu, Bupati Aceh Tamiang telah membentuk tim khusus untuk mengkaji ulang data yang tidak masuk kategori TMK pada poin 0 hingga 19.
“Kami akan turun langsung ke kantor camat sesuai target dan jadwal. Uji publik berlangsung selama empat hari, mulai 2 hingga 4 Februari 2026. Data yang tidak ada komplain akan dilanjutkan, sedangkan yang dikomplain akan diverifikasi ulang oleh tim yang dibentuk Pak Bupati,” jelasnya.
Di sisi lain, masyarakat berharap verifikasi benar-benar dilakukan sesuai fakta lapangan. Bagi warga, label TMK bukan sekadar istilah administratif, melainkan penentu hidup dan harapan, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri ketika kondisi pascabanjir belum sepenuhnya pulih.
Seorang warga yang ditemui di kantor desa menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut.
“Sudah dua kali Presiden datang ke Aceh Tamiang, juga banyak menteri dan wakil menteri. Kami berterima kasih. Tapi kami berharap itu bukan sekadar menenangkan kami sesaat. Kami ingin benar-benar dibantu agar bisa bangkit dari banjir yang merenggut keluarga, harta, bahkan desa kami,” ungkapnya.
Hingga kini, masyarakat Aceh Tamiang masih menanti kepastian, berharap proses verifikasi bantuan berjalan adil, transparan, dan berpihak pada korban sesuai kondisi nyata di lapangan.
