- Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya bukan sekadar “juru bayar” usai sejumlah BUMN mengadukan persoalan kompensasi ke DPR.
- Saya akan lihat proyek-proyek yang mereka ajukan dijalankan atau tidak.
- Ia juga menyindir langkah BUMN yang memilih mengadukan masalah ke DPR ketimbang berkoordinasi langsung dengan Kementerian Keuangan.
Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya bukan sekadar “juru bayar” usai sejumlah BUMN mengadukan persoalan kompensasi ke DPR. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9), Purbaya menegaskan penyaluran dana akan dipercepat, tetapi disertai pengawasan ketat.
“Saya bukan juru bayar saja. Saya akan lihat proyek-proyek yang mereka ajukan dijalankan atau tidak. Kalau tidak, kita potong uangnya. Saya kan pengawas, saya ganti saja dirutnya,” kata Purbaya.
Ia juga menyindir langkah BUMN yang memilih mengadukan masalah ke DPR ketimbang berkoordinasi langsung dengan Kementerian Keuangan. “Mestinya Danantara lebih cerdas. Kenapa mereka tidak ke saya? Saya pengawas Danantara, awas besok,” ujarnya.
Purbaya memastikan mekanisme pembayaran subsidi dan kompensasi PSO (public service obligation) tidak boleh mengganggu arus kas BUMN seperti Pertamina dan PLN. Namun ia mengingatkan, bila efisiensi tidak dilakukan, pemerintah tidak segan menurunkan alokasi dana.
Sikap keras ini sekaligus menandai tarik-menarik kepentingan antara Kemenkeu, BUMN, dan DPR dalam penyelesaian utang kompensasi. Purbaya bahkan mengancam akan merombak pejabat internal jika masalah tidak tuntas dalam satu bulan.
Jakarta
HRD Kembali Serahkan Usulan Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran UMUSLIM
Jakarta
Revisi UUPA, Sekda Nasir: Instrumen Penting Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran
Jakarta
SEKDA NASIR RAIH ANUGERAH SMSI SEBAGAI TOKOH INSPIRATIF NASIONAL 2026
Jakarta