JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/06/2026), untuk membahas langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang masih berlangsung.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah segera mempercepat pengembangan dan pemanfaatan sumber energi alternatif guna mengurangi ketergantungan terhadap energi konvensional serta memperkuat kemandirian energi nasional.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa sektor energi dan hilirisasi menjadi fokus utama pembahasan. Menurutnya, kondisi geopolitik dunia yang belum sepenuhnya stabil berpotensi memengaruhi pasokan dan harga energi global sehingga Indonesia perlu mengambil langkah antisipatif untuk menjaga keamanan energi dalam negeri.
“Kami melakukan rapat untuk membicarakan sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” ujar Bahlil kepada awak media usai pertemuan.
Salah satu agenda prioritas yang dibahas adalah percepatan program peralihan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG). Program ini dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang dalam diversifikasi energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang selama ini masih cukup besar.
Selain membahas energi alternatif, pemerintah juga menaruh perhatian pada tata kelola sektor pertambangan. Pendataan dan penataan sektor tambang akan terus dilakukan guna memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi negara serta masyarakat.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dan dunia usaha tetap terpenuhi tanpa gangguan.
“Sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG-CNG. Yang kedua, pendataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita,” jelasnya.
Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap harga energi, pemerintah memastikan bahwa harga BBM bersubsidi dan LPG bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.
Menurut Bahlil, pemerintah terus mengkaji berbagai langkah untuk melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global. Karena itu, subsidi energi tetap dipertahankan agar masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga energi internasional.
“Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Sementara harga yang nonsubsidi menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” ungkapnya.
Terkait kondisi pasokan listrik nasional, Bahlil juga membantah adanya isu kelangkaan batu bara yang dapat mengganggu operasional pembangkit listrik. Ia menegaskan bahwa pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional masih dalam kondisi aman dan terkendali.
Menurutnya, beberapa kendala yang terjadi di sejumlah wilayah lebih disebabkan oleh gangguan teknis pada mesin pembangkit dan bukan karena kekurangan pasokan batu bara. Pemerintah bersama PT PLN (Persero) saat ini terus melakukan langkah-langkah percepatan perbaikan agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
“Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu tidak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Memang ada beberapa kendala pada mesin yang disampaikan oleh PLN dan akan segera kita selesaikan,” kata Bahlil.
Pemerintah berharap berbagai langkah yang tengah disiapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi di tengah tantangan global yang terus berkembang. (BPMI Setpres)