ACEH SINGKIL – Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) akhirnya menyepakati dan mengesahkan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRK, Selasa (21/4/2026).
Pengesahan ini mengalami proses panjang setelah beberapa kali mengalami penundaan dan tarik ulur antara eksekutif dan legislatif bahkan dimediasi oleh Wakil Gubernur Aceh.
Bupati Aceh Singkil,H.Sapriadi Oyon,S.H, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan atas komitmen bersama dalam menyelesaikan APBK 2026. Ia mengakui keterlambatan tersebut, namun menegaskan bahwa hal itu terjadi demi memastikan anggaran yang disusun benar-benar pro-rakyat.
“Kami menyadari adanya keterlambatan, dan kami memohon maaf kepada masyarakat. Namun, dinamika dalam pembahasan kemarin adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan setiap Rupiah APBK 2026 digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa fokus utama pasca pengesahan ini adalah percepatan pelaksanaan proyek-proyek fisik dan program sosial yang tertunda.
“Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera bekerja ekstra keras untuk mempercepat proses tender, terutama untuk proyek infrastruktur, agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Singkil , H. Amalium, menegaskan bahwa meski terjadi keterlambatan, APBK 2026 telah melalui evaluasi mendalam.
“Kami berkomitmen untuk mempercepat fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran ini berjalan transparan dan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati bersama,” katanya.
Dengan disahkannya APBK 2026 ini, diharapkan roda pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan optimal. (Joni)
📲 Share ke WhatsApp
