- BIREUEN – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh memanfaatkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Hotel Fajar, Kabupaten Bireuen, Rabu (15/7/2026), sebagai forum konsolidasi organisasi sekaligus penguatan kapasitas anggota legislatif dan kepala daerah yang diusung partai dalam menghadapi tantangan pemerintahan ke depan.
- Kegiatan yang berlangsung hingga 18 Juli 2026 itu mengusung tema "Seutot Geunareh Endatu, Peu-Tjarong Aneuk Bangsa Aceh".
- Teuku Rasyidin, SH., MH., melaporkan Bimtek diikuti 115 anggota DPRK, 20 anggota DPRA, serta sejumlah bupati dan wali kota yang diusung Partai Aceh.
Kabar Tujuh | Mega Melaporkan dari Bireuen
BIREUEN – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh memanfaatkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Hotel Fajar, Kabupaten Bireuen, Rabu (15/7/2026), sebagai forum konsolidasi organisasi sekaligus penguatan kapasitas anggota legislatif dan kepala daerah yang diusung partai dalam menghadapi tantangan pemerintahan ke depan.
Kegiatan yang berlangsung hingga 18 Juli 2026 itu mengusung tema “Seutot Geunareh Endatu, Peu-Tjarong Aneuk Bangsa Aceh”. Selain menjadi ruang evaluasi organisasi, Bimtek juga diarahkan untuk menyamakan persepsi kader dalam menjalankan fungsi legislasi, pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Panitia, Dr. Teuku Rasyidin, SH., MH., melaporkan Bimtek diikuti 115 anggota DPRK, 20 anggota DPRA, serta sejumlah bupati dan wali kota yang diusung Partai Aceh. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Kerja DPP Partai Aceh Tahun 2026 yang bertujuan meningkatkan kapasitas, memperkuat disiplin organisasi, serta membangun kesamaan arah kebijakan di seluruh tingkatan partai.
“Melalui Bimtek ini diharapkan lahir kader yang profesional, berintegritas, dan mampu mengemban amanah dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Teuku Rasyidin.
Selama pelaksanaan Bimtek, peserta menerima materi dari sejumlah akademisi dan praktisi pemerintahan, yakni Dr. Zainal Abidin, SH., M.Si., M.H. dari Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Amhar Abu Bakar, Dr. Akbar Ali, M.Si. dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, serta Dr. Amri, M.Si.
Mewakili Gubernur Aceh sekaligus Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), Sekretaris Jenderal Partai Aceh Aiyub Abbas menyampaikan bahwa Mualem tidak dapat menghadiri pembukaan karena sedang berada di Jakarta untuk membahas pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan keberlanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) bersama Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pesannya, Mualem mengajak seluruh kader menjaga kekompakan organisasi dan terus bekerja demi kepentingan masyarakat Aceh.
“Mari kita bekerja sama dan terus bekerja untuk bangsa Aceh. Bagi daerah yang masa kepengurusannya akan berakhir agar membentuk kepengurusan baru dengan cara yang baik,” pesan Mualem yang disampaikan Aiyub Abbas.
Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi, S.P., M.M. yang mewakili kepala daerah dari Partai Aceh menekankan bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, komunikasi dengan rakyat harus dibangun secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang pesta demokrasi.
Ia juga memaparkan sejumlah program di Aceh Barat, di antaranya Kartu Aceh Barat Sehat (KABS) yang memberikan bantuan bagi pendamping pasien rujukan ke Banda Aceh, jaminan pengobatan bagi warga kurang mampu di RSUD Cut Nyak Dhien, serta pemanfaatan dana CSR perusahaan untuk mendukung pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan sosial.
Pembukaan Bimtek turut dihadiri Ketua DPRA Zulfadli, A.Md., Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T., Wakil Ketua II DPRK Bireuen Muslem Abdullah, para bupati dan wali kota yang diusung Partai Aceh, Tgk. Darwis Jeunieb, anggota DPRA dan DPRK Fraksi Partai Aceh, petinggi partai, panglima wilayah dan sagoe, Nyakdin Samalanga, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan kader dan simpatisan Partai Aceh.
Melalui forum ini, DPP Partai Aceh berharap penguatan kapasitas kader tidak hanya berdampak pada soliditas organisasi, tetapi juga tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efektif di seluruh Aceh.
Daerah
HRD Dorong Revitalisasi Museum Tsunami Aceh Jadi Prioritas Pemerintah Pusat
Aceh timur
Pemerintah Dorong Legalisasi Sumur Minyak Rakyat di Aceh Timur
Daerah
Kapolda Aceh Luncurkan 10 Commander Wish, Perkuat Profesionalisme dan Pelayanan Polri
Daerah
