- Daud (HRD), dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur pascabencana di Aceh kembali menunjukkan perkembangan positif.
- Usulan tersebut muncul sebagai bagian dari upaya pemulihan infrastruktur setelah banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir November 2025, yang mengakibatkan sejumlah ruas jalan dan jembatan mengalami kerusakan berat hingga terputus.
- Ruas Jalan Wer Lah–Simpang Lancang sepanjang sekitar 8 kilometer itu diusulkan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp40 miliar.
Kabar Tujuh | Mega Melaporkan dari Jakarta
JAKARTA – Komitmen Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur pascabencana di Aceh kembali menunjukkan perkembangan positif. Salah satu aspirasi masyarakat Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah terkait peningkatan akses jalan dan jembatan kini mulai ditindaklanjuti melalui usulan rekonstruksi ruas Jalan Wer Lah–Simpang Lancang yang ditetapkan sebagai prioritas pertama dalam Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026.
Usulan tersebut muncul sebagai bagian dari upaya pemulihan infrastruktur setelah banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir November 2025, yang mengakibatkan sejumlah ruas jalan dan jembatan mengalami kerusakan berat hingga terputus.
Ruas Jalan Wer Lah–Simpang Lancang sepanjang sekitar 8 kilometer itu diusulkan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp40 miliar. Pembangunan tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas kawasan tengah Aceh sekaligus menjadi jalur alternatif strategis untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kabupaten Bener Meriah dan sekitarnya.
Kepada wartawan, Kamis (9/7/2026), HRD mengatakan perjuangan tersebut berangkat dari berbagai aspirasi masyarakat yang diterimanya saat reses, kunjungan kerja, maupun dialog bersama tokoh masyarakat dan pemerintah daerah di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.
Dalam kesempatan itu, HRD juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pekerjaan Umum beserta jajaran atas komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan infrastruktur di Aceh pascabencana.
“Pasca bencana yang melanda Provinsi Aceh, Alhamdulillah Menteri PU sudah bekerja keras dan selalu turun ke lapangan untuk melihat langsung kerusakan infrastruktur akibat banjir dan tanah longsor serta telah banyak yang diperbaiki, baik jalan, jembatan maupun infrastruktur lainnya,” kata HRD.
Selain rekonstruksi Jalan Wer Lah–Simpang Lancang, HRD juga menyoroti pembangunan Jembatan Weh Porak di Kecamatan Pinto Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Jembatan rangka baja sepanjang 40 meter tersebut dilengkapi jalan pendekat sepanjang 20 meter dengan total anggaran sekitar Rp80 miliar.
Menurut HRD, pembangunan jembatan itu dirancang untuk meningkatkan kapasitas jalur lintas tengah Aceh, terutama dalam mendukung mobilitas kendaraan bertonase besar.
Sebagai wakil rakyat, lanjut HRD, tugasnya bukan hanya mendengar aspirasi masyarakat, tetapi memastikan aspirasi tersebut diperjuangkan hingga menjadi perhatian pemerintah.
“Aspirasi itulah yang terus kami bawa dan perjuangkan dalam berbagai pembahasan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan dalam rapat-rapat Komisi V DPR RI,” ujarnya.
Mantan Bupati Bireuen periode 2012–2017 itu menilai masuknya ruas Jalan Wer Lah–Simpang Lancang sebagai prioritas usulan IJD menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat dapat diwujudkan melalui sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, DPR RI, dan pemerintah pusat.
HRD menegaskan perjuangannya tidak berhenti pada tahap usulan. Ia memastikan akan terus mengawal proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan agar pembangunan tersebut benar-benar terealisasi.
“Ini bukan sekadar pembangunan jalan dan jembatan. Ini adalah upaya membuka akses ekonomi masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Karena itu kami berkomitmen mengawal hingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Terkait dinamika penanganan akses di kawasan Enang-Enang, HRD mengajak seluruh pihak mengedepankan komunikasi yang konstruktif serta menghindari polemik yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan, kawasan Enang-Enang yang mengalami kerusakan berat akibat banjir dan longsor direncanakan akan dibangun jembatan layang. Namun, proyek tersebut membutuhkan waktu dan anggaran yang besar.
Sambil menunggu pembangunan jembatan layang, pemerintah pusat akan membangun jalan elak sementara melalui ruas Wer Lah–Simpang Lancang yang kini telah masuk dalam daftar prioritas.
“Saya berharap seluruh pihak terus menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun pemerintah daerah. Informasi yang disampaikan kepada publik harus memberikan kepastian dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap komitmen pemerintah pusat, khususnya Kementerian PU dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Aceh,” kata HRD.
Di akhir keterangannya, HRD juga mengapresiasi dukungan Wakil Ketua DPRA Fraksi PKB, Salihin, yang dinilainya konsisten mendukung berbagai upaya masyarakat Gayo dalam mendorong percepatan penanganan infrastruktur di kawasan lintas tengah Aceh.
“Jalan Enang-Enang bukan sekadar akses transportasi. Kawasan itu memiliki nilai sejarah dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Gayo,” tutup HRD.
Nasional
Raker APPSI, Gubernur Aceh Dorong Sinergi Pembangunan Daerah
Nasional
Mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas Gelar Sosialisasi Anti-Bullying di MI Ma’arif Gupolo
Nasional
Eggi Sudjana Bangga dengan Prabowo soal Penanganan Kasus Febrie Adriansyah
Nasional
