- Sejak pernyataan Menteri Keuangan Purbaya soal dana Rp132 miliar Aceh Tamiang muncul ke publik, satu tempat langsung jadi pusat diskusi nasional versi lokal: warung kopi.
- “Lah, uangnya ada segitu, kenapa nggak langsung dipakai?” kata Pak Udin sambil nepuk meja, seolah dia yang pegang stempel.
- Pak Rahmat langsung nyamber, nada dosen ekonomi dadakan:“Eh jangan gitu.
Sejak pernyataan Menteri Keuangan Purbaya soal dana Rp132 miliar Aceh Tamiang muncul ke publik, satu tempat langsung jadi pusat diskusi nasional versi lokal: warung kopi. Meja plastik, kopi hitam, rokok setengah batang — lengkap sudah.
“Lah, uangnya ada segitu, kenapa nggak langsung dipakai?” kata Pak Udin sambil nepuk meja, seolah dia yang pegang stempel.
Pak Rahmat langsung nyamber, nada dosen ekonomi dadakan:
“Eh jangan gitu. Uang negara itu bukan uang main gaple. Salah teken, lima tahun ke depan masih dipanggil.”
Pak Joni yang dari tadi diam, tiba-tiba masuk dengan data setengah valid:
“Katanya sih Rp132 M itu ada. Tapi kan nggak bisa cair kayak tarik ATM. Ini APBD, bukan saldo e-wallet.”
Perdebatan makin panas, kopi makin dingin.
“Kalau nunggu terus, bencana keburu jadi kenangan,” sela Pak Udin, kini merasa jadi aktivis kemanusiaan.
Pak Rahmat geleng-geleng kepala:
“Kalau keburu cair tapi salah sasaran, bencana kedua namanya. Yang pertama alam, yang kedua audit.”
Pak Amat, spesialis gosip dan hot issue, menutup dengan analisis pamungkas:
“Menurut saya, Menkeu itu bukan marah. Itu kode keras. Kayak istri bilang ‘terserah’, padahal artinya pikirkan lagi.”
Semua terdiam. Logis. Menyakitkan. Benar.
Akhirnya mereka sepakat pada satu kesimpulan universal ala bapak-bapak:
uangnya ada, niatnya ada, bencananya nyata — yang lagi diuji itu timing dan keberanian ambil keputusan.
Rokok habis, kopi tandas, debat selesai.
Dan seperti biasa, keputusan final tetap diambil oleh… yang punya stempel, bukan yang punya pendapat.

