- BIREUEN — Pemerintah Kabupaten Bireuen mulai membuka ruang kolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil dalam mengawal penanganan korban banjir dan bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah beberapa waktu terakhir.
- Langkah itu ditandai melalui audiensi antara Bupati Bireuen, Mukhlis, dengan perwakilan Koalisi Gerakan Sipil di ruang kerja bupati, Jumat (8/5/2026) sore.
- Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memastikan hak-hak masyarakat terdampak banjir tetap menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan.
BIREUEN — Pemerintah Kabupaten Bireuen mulai membuka ruang kolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil dalam mengawal penanganan korban banjir dan bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah beberapa waktu terakhir.
Langkah itu ditandai melalui audiensi antara Bupati Bireuen, Mukhlis, dengan perwakilan Koalisi Gerakan Sipil di ruang kerja bupati, Jumat (8/5/2026) sore. Pertemuan tersebut berlangsung setelah rangkaian aksi demonstrasi yang digelar koalisi sipil di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memastikan hak-hak masyarakat terdampak banjir tetap menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan.
Bupati Mukhlis menyebut pengawasan publik menjadi bagian penting agar seluruh tahapan penanganan pascabencana berjalan terbuka, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Kami ingin proses pemulihan ini dikawal bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan keterlibatan masyarakat agar bantuan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan,” ujar Mukhlis.
Audiensi tersebut juga menjadi ruang diskusi atas berbagai tuntutan yang sebelumnya disampaikan massa aksi, termasuk soal transparansi data korban, distribusi bantuan logistik, serta kepastian langkah pemerintah dalam menangani masyarakat terdampak.
Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang lebih banyak berlangsung melalui aksi jalanan, pertemuan kali ini memperlihatkan upaya membangun komunikasi langsung antara pemerintah dan kelompok sipil untuk mencari solusi bersama.
Koalisi Gerakan Sipil menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting agar proses pemulihan pascabanjir dapat dipantau publik secara menyeluruh. Mereka juga meminta pemerintah menghadirkan mekanisme penyaluran bantuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Ismunandar, menawarkan langkah kolaboratif dengan mengajak koalisi sipil turun langsung melakukan verifikasi data korban bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Menurutnya, keterlibatan masyarakat sipil dalam pengecekan lapangan diperlukan agar data penerima bantuan benar-benar valid serta sesuai kondisi riil di lapangan.
“Kita terbuka jika ingin ikut melihat langsung kondisi korban di lapangan. Semakin banyak pihak terlibat, maka pengawasan akan semakin baik,” kata Ismunandar.
Pemerintah Kabupaten Bireuen juga menegaskan bahwa seluruh program bantuan sosial dan pembangunan kembali fasilitas terdampak harus tetap mengacu pada aturan hukum dan mekanisme administrasi yang berlaku.
Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk menjaga komunikasi serta melanjutkan koordinasi dalam mengawal pemenuhan hak-hak masyarakat korban banjir di Kabupaten Bireuen.
Bireuen
Syukuran Hari Bhayangkara Ke-80, Polres Bireuen Perkuat Sinergi FORKOPIMDA Dan Apresiasi Insan Berprestasi
Bireuen
Kapolres Bireuen Pimpin Upacara HUT Bhayangkara Ke-80, Tegaskan Komitmen Polri Hadir Melayani dan Mengabdi untuk Masyarakat
Bireuen
Khitan Ceria Aneuk Bireuen Meutuah 2026 Dibuka Wabup, Titip Pesan Bangun Generasi Berakhlak Sejak Dini
Bireuen