- kabartujuh.com.com,Banda Aceh -- Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (Lemkaspa) Aceh sangat menyesalkan terhadap rencana Pemerintah Aceh mengalihkan anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) yang berlangsung tahun depan di Aceh.
- Rencana peralihan tersebut dianggap sangat merugikan Rakyat Aceh, khususnya masyarakat yang sedang membutuhkan layanan kesehatan.
- "Kita sangat mendukung PON diadakan di Aceh, karena itu satu kebanggaan didunia olah raga, tapi jangan mengorbankan hal yang vital dari kebutuhan rakyat Aceh, layanan kesehatan itu sangat penting dan salah satu kebutuhan dasar rakyat, jangan sampai karena hendak melanggengkan agenda nasional ini, hajat hidup orang Aceh dikorbankan," ujar Aktivis LEMKASPA Aceh, Sanusi Madli, Minggu (8/10/2023).
kabartujuh.com.com,Banda Aceh — Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (Lemkaspa) Aceh sangat menyesalkan terhadap rencana Pemerintah Aceh mengalihkan anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) yang berlangsung tahun depan di Aceh.
Rencana peralihan tersebut dianggap sangat merugikan Rakyat Aceh, khususnya masyarakat yang sedang membutuhkan layanan kesehatan.
“Kita sangat mendukung PON diadakan di Aceh, karena itu satu kebanggaan didunia olah raga, tapi jangan mengorbankan hal yang vital dari kebutuhan rakyat Aceh, layanan kesehatan itu sangat penting dan salah satu kebutuhan dasar rakyat, jangan sampai karena hendak melanggengkan agenda nasional ini, hajat hidup orang Aceh dikorbankan,” ujar Aktivis LEMKASPA Aceh, Sanusi Madli, Minggu (8/10/2023).
Sanusi mengatakan, harusnya kebutuhan anggaran PON sepenuhnya ditanggung APBN bukan justru dibebankan kepada APBA, dan Aceh mendapatkan berbagai fasilitas baru dari pembiayaan APBN ini.
“Agenda nasional ini harusnya tidak mengorbankan daerah, sejatinya menguntungkan daerah, sebagaimana perhelatan PON yang telah digelar diberbagai daerah di Indonesia,” ujar Mantan Sekjend Pemuda Dewan Dakwah Aceh ini
Sanusi meminta Pemerintah mencari solusi alternatif lainnya untuk memenuhi kebutuhan anggaran terhadap PON ini dan tidak merugikan daerah dan juga Rakyat Aceh, sehingga PON bisa terselenggarakan tanpa ada yang dikorbankan dan masyarakat Aceh tetap mendapatkan layanan kesehatan dengan baik.
“Pemerintah harus mencari solusi alternatif, baik eksekutif maupun legislatif, harus bersama sama mencari solusi agar rakyat tidak dirugikan, harusnya PON ini menguntungkan daerah, bukan sebaliknya,” tutup Sanusi
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Aceh belum menyelesaikan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) ke BPJS Kesehatan sebesar Rp 761 Miliar.
Hingga kini belum ada titik terang soal pembayaran premi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) oleh Pemerintah Aceh.
BPJS Kesehatan, menagih komitmen Pemerintah Aceh terkait kepastian pembayaran premi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) pada 2023 sebesar Rp 761 miliar.
Pihak BPJS Kesehatan juga sudah mengirim surat kepada pemerintah Aceh terkait pembayaran tersebut, tetapi hingga kini belum ada jawaban yang jelas.
Sebagaimana diungkapkan, Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko pada BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby.
Mahlil mengatakan, pihakya juga sudah menagih komitmen pemerintah Aceh terkait pembayaran iuran tersebut.
Hal tersebut disampaikan Mahlil Ruby dalam pertemuan bersama Pemerintah Aceh pada Senin 2 Oktober 2023 lalu.
Dalam pertemuan itu, dirinya meminta pemerintah untuk mencari ruang fiskal dalam waktu 15 hari kerja, terhitung hingga 1 November 2023 mendatang.
Menurutnya, sampai saat ini anggaran untuk Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) belum terakomodir dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2023.
Mahlil meyebutkan, dari total kebutuhan anggaran Rp 761miliar, baru dialokasikan sebesar Rp 30 miliar.
Akibatnya pogram layanan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) terancam ditangguhkan oleh BPJS Kesehatan.
Mahlil juga merasa aneh terkait anggaran untuk Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), yang sudah dialokasikan sebesar Rp 700 miliar tiba-tiba tinggal Rp 30 miliar.(THER)
Breaking News
Adu Banteng dengan Truk, Pengendara Motor Tewas di Jalan Trans Sulawesi.
Breaking News
Pencabutan Pergub JKA Dinilai Bukti Kepedulian Mualem terhadap Rakyat
Breaking News
Seorang Pria,Diduga Bunuh Diri Ditemukan Tewas Gantung Diri Di Jembatan Titi Kuning,Medan Johor
Breaking News