Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya percepatan pendataan kerusakan rumah akibat bencana di Aceh. Menurutnya, data yang cepat dan akurat menjadi kunci utama agar bantuan pemerintah bisa tersalurkan dengan tepat. Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Tito menegaskan, pendataan rumah rusak harus mencakup kategori rusak ringan, sedang, dan berat, dan segera diteruskan ke BNPB serta kementerian terkait. Meski beberapa provinsi seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah melaporkan data dengan cepat, Aceh dinilai masih perlu percepatan agar warga terdampak tidak menunggu lama untuk menerima bantuan.
Dalam hal ini, Mendagri meminta para kepala daerah untuk mengoptimalkan peran kepala desa atau datok. Kepala desa atau datok dinilai memiliki kedekatan dengan warga dan pemahaman mendalam soal kondisi desa, sehingga pendataan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Menyikapi hal tersebut, Wilda Mukhlis, Ketua DPD APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Provinsi Aceh, menyatakan dukungannya.
“Kepala desa atau datok bukan hanya pejabat administratif, tapi juga representasi masyarakat di lapangan. Pendataan yang cepat dan akurat akan mempercepat bantuan sampai ke warga yang membutuhkan,” ujar Wilda. “APDESI Aceh siap mendukung penuh pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat peran desa untuk pemulihan pascabencana.”
Wilda menambahkan, koordinasi antar-pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi sangat penting agar data yang terkumpul bisa diverifikasi dan diproses secepatnya, sehingga bantuan bisa langsung dirasakan masyarakat.
Sebagai contoh keberhasilan, Mendagri menyebut Kabupaten Tapanuli Selatan, yang mampu mempercepat pendataan sehingga bantuan cepat sampai ke warga dan pengungsi dapat segera pindah ke hunian sementara yang layak. Tito mengingatkan semua kepala daerah di Aceh untuk mencontoh langkah tersebut demi mempercepat pemulihan pascabencana.
