- BOGOR — Kondisi sarana dan prasarana transportasi publik menjadi perhatian Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke Stasiun Kereta Api Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
- Ruslan Daud atau HRD, bersama sejumlah anggota Komisi V turun langsung melihat kondisi fasilitas stasiun sekaligus memetakan kebutuhan yang dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat.
- Menurut HRD, transportasi publik tidak hanya dituntut mampu mengangkut penumpang, tetapi juga harus memberikan rasa aman, nyaman dan pelayanan yang dapat diandalkan.
KABAR TUJUH | MEGA
Mengabarkan Fakta, Menyuarakan Kebenaran
BOGOR — Kondisi sarana dan prasarana transportasi publik menjadi perhatian Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke Stasiun Kereta Api Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, H. Ruslan Daud atau HRD, bersama sejumlah anggota Komisi V turun langsung melihat kondisi fasilitas stasiun sekaligus memetakan kebutuhan yang dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat.
Menurut HRD, transportasi publik tidak hanya dituntut mampu mengangkut penumpang, tetapi juga harus memberikan rasa aman, nyaman dan pelayanan yang dapat diandalkan. Karena itu, kondisi infrastruktur dan fasilitas pendukung perlu terus mendapat perhatian.
“Kita ingin memastikan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Transportasi publik harus mampu memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan,” ujar HRD.
Ia menilai pemeliharaan dan pembenahan fasilitas perkeretaapian merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan perjalanan. Namun, proses perbaikan juga perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat, terlebih jalur Bogor merupakan salah satu lintasan KRL dengan mobilitas penumpang yang tinggi.
HRD menyebut Komisi V DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengembangan infrastruktur perkeretaapian. Ia mengatakan dukungan anggaran pemerintah harus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna transportasi publik.
“Presiden telah menyiapkan anggaran untuk membenahi dan memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana kereta api di Indonesia. Kota Bogor menjadi salah satu prioritas,” katanya.
Menurut HRD, pembenahan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, operator kereta api dan pemangku kepentingan lainnya perlu membangun koordinasi agar setiap kebutuhan dapat ditangani secara tepat.
Hasil kunjungan lapangan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari bahan Komisi V DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan kebijakan transportasi. Fokusnya, memastikan pembangunan serta penggunaan anggaran benar-benar bermuara pada peningkatan pelayanan masyarakat.
“Dengan anggaran yang telah disiapkan pemerintah, tentu kami akan terus mengawal agar penggunaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas HRD.
Bagi HRD, pembenahan transportasi publik harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur, aksesibilitas, kenyamanan, keamanan hingga keselamatan penumpang. Sebab, kualitas transportasi publik pada akhirnya berkaitan langsung dengan aktivitas dan kebutuhan masyarakat setiap hari.
“Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama sebagaimana arahan Presiden. Karena itu, seluruh lini harus terus kita benahi dan tingkatkan,” pungkas HRD.
Berita ini disusun berdasarkan rilis resmi dan disajikan kembali dengan sudut pandang jurnalistik Kabar Tujuh | Mega.
Daerah
Polres Bireuen Perkuat Kemampuan Kehumasan, Personel Dituntut Cakap Kelola Informasi Publik
Daerah
Menekraf Teuku Riefky Harsya Tinjau Langsung Pelatihan Barista di Aceh Tamiang
Daerah
Kementrian EKRAF Gelar Pelatihan RKMP, Dihadiri Menteri Ekonomi Kreatif
Daerah