- Daud, menyoroti sikap Bupati Bireuen, Mukhlis, yang mengaku sempat kehilangan semangat dalam membantu korban banjir akibat kritik dari media.
- Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ruslan yang akrab disapa HRD sebagai respons atas pengakuan Bupati Mukhlis saat kegiatan buka puasa bersama awak media di Pendopo Bupati Bireuen pada 18 Maret 2026.
- Menurut HRD, dalam situasi bencana, kritik publik seharusnya menjadi bagian evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah, bukan sebagai tekanan yang melemahkan.“Dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang kuat dan terbuka.
BIREUEN — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ruslan M. Daud, menyoroti sikap Bupati Bireuen, Mukhlis, yang mengaku sempat kehilangan semangat dalam membantu korban banjir akibat kritik dari media.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ruslan yang akrab disapa HRD sebagai respons atas pengakuan Bupati Mukhlis saat kegiatan buka puasa bersama awak media di Pendopo Bupati Bireuen pada 18 Maret 2026.
Menurut HRD, dalam situasi bencana, kritik publik seharusnya menjadi bagian evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah, bukan sebagai tekanan yang melemahkan.
“Dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang kuat dan terbuka. Kritik itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperbaiki,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (19/3/2026).
Ia menilai bahwa kritik yang muncul di masyarakat dan media mencerminkan kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait penanganan banjir di Kabupaten Bireuen yang masih menyisakan sejumlah persoalan.
HRD juga menekankan pentingnya kehadiran langsung kepala daerah di tengah masyarakat terdampak. Menurutnya, hanya mengandalkan laporan internal tidak cukup untuk memahami situasi secara menyeluruh.
“Kalau tidak turun langsung berdialog dengan masyarakat korban banjir dan bermusyawarah di desa, maka sulit menemukan solusi,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti pendataan korban yang belum sepenuhnya akurat, kejelasan mekanisme bantuan, serta percepatan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.
HRD menjelaskan bahwa dalam sistem penanggulangan bencana, pemerintah daerah memiliki peran utama, termasuk memastikan kelengkapan data dan kelancaran administrasi agar dukungan dari pusat dapat terealisasi dengan cepat.
“Pemerintah pusat siap membantu, tetapi daerah harus cepat, data harus akurat, dan usulan harus lengkap. Kalau tidak, bantuan tidak akan maksimal,” ujarnya.
Pernyataan ini merespons kondisi penanganan banjir di Kabupaten Bireuen yang hingga kini masih menjadi perhatian berbagai pihak.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bupati Bireuen belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait pernyataan tersebut. (*)
Bireuen
Syukuran Hari Bhayangkara Ke-80, Polres Bireuen Perkuat Sinergi FORKOPIMDA Dan Apresiasi Insan Berprestasi
Bireuen
Kapolres Bireuen Pimpin Upacara HUT Bhayangkara Ke-80, Tegaskan Komitmen Polri Hadir Melayani dan Mengabdi untuk Masyarakat
Bireuen
Khitan Ceria Aneuk Bireuen Meutuah 2026 Dibuka Wabup, Titip Pesan Bangun Generasi Berakhlak Sejak Dini
Bireuen