- BIREUEN — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRK Bireuen memberikan catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- Ketua Fraksi PKB DPRK Bireuen, Nanda Rizka atau akrab disapa Abi Nanda, menegaskan pandangan yang disampaikan merupakan wujud nyata fungsi pengawasan legislatif demi memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- Menurutnya, eksekutif seharusnya menyikapi kritik dan masukan sebagai momentum evaluasi untuk memperbaiki kualitas pembangunan serta pelayanan kepada publik.
BIREUEN — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRK Bireuen memberikan catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen. Hal ini disampaikan setelah pihaknya menelaah hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Jumat (8/5/2026).
Ketua Fraksi PKB DPRK Bireuen, Nanda Rizka atau akrab disapa Abi Nanda, menegaskan pandangan yang disampaikan merupakan wujud nyata fungsi pengawasan legislatif demi memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, eksekutif seharusnya menyikapi kritik dan masukan sebagai momentum evaluasi untuk memperbaiki kualitas pembangunan serta pelayanan kepada publik.
“DPRK memiliki fungsi kontrol untuk memastikan pemerintahan berjalan pada rel yang benar. Kritik yang kami sampaikan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan tugas kami sebagai wakil rakyat,” ujar Abi Nanda.
Fraksi PKB menilai masih terdapat beberapa persoalan fundamental yang penanganannya belum optimal. Mulai dari serapan anggaran bantuan sosial yang dinilai rendah, birokrasi pelayanan publik yang masih lambat, hingga isu di dunia pendidikan serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Salah satu poin yang menjadi perhatian serius adalah realisasi bantuan sosial yang baru mencapai angka 54,37 persen. PKB menilai kondisi ini membuktikan bahwa manajemen program sosial perlu diperbaiki agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh yang berhak menerima.
“Melihat kondisi ekonomi masyarakat yang masih memprihatinkan, penyaluran bantuan sosial harus dimaksimalkan. Jangan sampai anggaran tersedia tapi manfaatnya tidak sampai atau terlambat,” tegas Abi Nanda.
Selain persoalan bansos, Fraksi PKB juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat reformasi birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih responsif dan ramah. Di sektor pendidikan, pihaknya meminta adanya perhatian lebih serius, mulai dari peningkatan kompetensi guru hingga perbaikan sistem pendidikan di daerah.
Meskipun menyuarakan kritik, Abi Nanda menegaskan Fraksi PKB tetap bersikap konstruktif dan mendukung seluruh program pemerintah yang positif demi kemajuan Bireuen.
“Kami ingin fungsi pengawasan berjalan seimbang. Kontrol yang sehat justru akan memastikan pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Fraksi PKB memastikan akan terus memantau dan mengawal jalannya pemerintahan agar ke depannya kinerjanya semakin baik.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bireuen belum memberikan tanggapan resmi terkait catatan yang disampaikan.
(Mega)
Bireuen
Syukuran Hari Bhayangkara Ke-80, Polres Bireuen Perkuat Sinergi FORKOPIMDA Dan Apresiasi Insan Berprestasi
Bireuen
Kapolres Bireuen Pimpin Upacara HUT Bhayangkara Ke-80, Tegaskan Komitmen Polri Hadir Melayani dan Mengabdi untuk Masyarakat
Bireuen
Khitan Ceria Aneuk Bireuen Meutuah 2026 Dibuka Wabup, Titip Pesan Bangun Generasi Berakhlak Sejak Dini
Bireuen