Mandat Rakyat Bukan Hak Istimewa
Aksi demonstrasi yang terjadi di depan gedung-gedung DPRD bahkan sampai memakan korban bukan sekadar unjuk rasa biasa. Itu adalah suara rakyat yang kecewa, suara rakyat yang menuntut transparansi dari para wakil yang seharusnya menjadi cermin kejujuran.
Fakta tak bisa ditutup-tutupi: anggota dewan digaji dari uang rakyat. Tunjangan mereka, fasilitas mereka, bahkan perjalanan dinas mereka—semua bersumber dari keringat masyarakat yang setiap hari membayar pajak. Maka, apa pantas bila rakyat justru diperlakukan seolah tidak berhak tahu ke mana uang itu mengalir?
Sayangnya, yang kerap kita lihat adalah budaya menutup-nutupi. Dokumen anggaran tidak mudah diakses, laporan tunjangan jarang dipublikasikan, sementara rakyat hanya bisa menebak-nebak di balik angka-angka yang tertutup rapat. Dari sinilah lahir ketidakpercayaan, prasangka buruk, hingga gelombang demonstrasi yang tak pernah surut.
Anggota dewan seharusnya sadar: kursi yang mereka duduki bukanlah tahta, melainkan amanah. Tanpa keterbukaan, amanah itu bisa berubah menjadi kutukan. Legitimasi politik bisa runtuh hanya karena arogansi dan enggan terbuka.
Keterbukaan publik bukan pilihan, melainkan kewajiban moral dan hukum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas mengamanatkan transparansi. Pertanyaannya: apakah para wakil rakyat berani menaatinya secara utuh, atau tetap memilih bersembunyi di balik tirai birokrasi?
Rakyat berhak tahu. Rakyat berhak mengawasi. Dan rakyat berhak menagih janji. Karena sejatinya, gaji, tunjangan, dan fasilitas dewan bukanlah hak pribadi, melainkan titipan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Kini waktunya anggota dewan sadar diri. Jangan menunggu sampai suara rakyat yang disuarakan menjadi gelombang ketidakpercayaan yang lebih besar. Satu hal yang pasti: keterbukaan adalah harga mati, dan tanpa itu, kepercayaan rakyat akan hilang tak tersisa.
📲 Share ke WhatsApp
