- BALI, 29 Agustus 2026 — Pemerintah daerah di wilayah Jawa dan Bali terus didorong untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, inovatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
- Semangat tersebut mengemuka dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Jawa dan Bali yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN).
- Malam puncak penghargaan berlangsung pada Jumat, 28 Agustus 2026, di Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Bali.
BALI, 29 Agustus 2026 — Pemerintah daerah di wilayah Jawa dan Bali terus didorong untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, inovatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Semangat tersebut mengemuka dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Jawa dan Bali yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN).
Malam puncak penghargaan berlangsung pada Jumat, 28 Agustus 2026, di Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Bali. Ajang tersebut menjadi ruang apresiasi bagi pemerintah daerah yang dinilai mampu menunjukkan kinerja positif dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Penyelenggaraan kegiatan dikawal jajaran BSKDN Kemendagri dengan pengawasan dan supervisi Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik, Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., bersama tim komite dan protokol BSKDN Kemendagri.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, penghargaan tersebut bukan semata-mata bentuk apresiasi terhadap capaian pemerintah daerah. Lebih dari itu, ajang tersebut diharapkan menjadi pemacu agar kepala daerah terus melahirkan inovasi dan memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Tito, banyak kepala daerah telah menunjukkan kecerdasan, kreativitas, serta komitmen dalam menerjemahkan program prioritas nasional menjadi kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat di daerah.
Empat Fokus Pelayanan Dasar
Pada Batch II Regional Jawa-Bali, apresiasi diarahkan pada empat sektor yang memiliki kaitan erat dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Pertama, Implementasi Program 3 Juta Rumah. Penilaian mencakup komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak, mempercepat pembangunan perumahan, membangun kawasan permukiman berkelanjutan, serta menghadirkan inovasi.
Pemerintah daerah terbaik mendapatkan tambahan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah senilai Rp20 juta per unit. Alokasinya mencapai 300 unit untuk Terbaik I, 250 unit untuk Terbaik II, dan 200 unit untuk Terbaik III.
Kedua, Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan. Penilaian diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan fasilitas puskesmas dan rumah sakit, serta dukungan terhadap program pemeriksaan kesehatan gratis.
Penguatan layanan kesehatan diharapkan mampu memperluas akses masyarakat sekaligus mendorong deteksi penyakit sejak dini sehingga penanganannya dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.
Ketiga, Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan. Pemerintah daerah dinilai dari upayanya memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Sektor ini menjadi investasi penting dalam membangun sumber daya manusia sekaligus mempersiapkan generasi menghadapi tantangan masa depan.
Keempat, Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri. Pemerintah daerah didorong membangun sistem pengelolaan sampah secara terpadu, mulai dari pengurangan sampah di tingkat rumah tangga hingga pengolahan di hilir.
Pendekatan tersebut juga mencakup pemanfaatan teknologi, termasuk pengolahan sampah menjadi energi listrik, sehingga persoalan lingkungan dapat diubah menjadi peluang ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Untuk kategori layanan kesehatan, pendidikan, serta pengelolaan sampah, pemerintah daerah terbaik memperoleh insentif fiskal masing-masing Rp2 miliar untuk Terbaik I, Rp1,5 miliar untuk Terbaik II, dan Rp1 miliar untuk Terbaik III. Nilai tersebut disesuaikan dengan skema efisiensi Kementerian Keuangan.
Prestasi Harus Diikuti Kepedulian
Di balik pemberian penghargaan, Mendagri Tito juga menekankan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari capaian indikator kinerja.
Menurutnya, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membangun solidaritas dan membantu daerah lain ketika menghadapi bencana.
Semangat gotong royong antardaerah menjadi penting karena kapasitas fiskal setiap daerah tidak sama. Ketika terjadi bencana, kebutuhan masyarakat dapat meningkat secara drastis sehingga dukungan dari daerah lain menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan dan pemulihan.
Tito mengapresiasi dukungan lintas daerah dalam penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang melibatkan sejumlah daerah seperti Bali, NTB, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta hingga Kalimantan Timur.
Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Keberhasilan sebuah daerah juga dapat menjadi kekuatan bagi daerah lain ketika dibutuhkan.
Jawa-Bali Jadi Ruang Berbagi Praktik Baik
Berbagai tantangan masih dihadapi pemerintah daerah, mulai dari pemulihan pascabencana, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran di kawasan adat, hingga persoalan ketersediaan air bersih.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk semakin responsif, mampu mengambil keputusan secara cepat, sekaligus memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, praktik baik yang berkembang di wilayah Jawa dan Bali diharapkan tidak berhenti sebagai capaian masing-masing daerah.
Inovasi dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, maupun pengelolaan lingkungan diharapkan dapat dibagikan dan direplikasi oleh daerah lain sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing.
Dengan demikian, penghargaan bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi ruang belajar bersama untuk memperkuat kualitas pemerintahan daerah dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat, cepat, dan bermanfaat bagi masyarakat.


