JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan anggaran negara menganggur di kementerian maupun lembaga hingga akhir tahun. Salah satu fokus utama adalah percepatan penyerapan dana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Purbaya memberi tenggat hingga akhir Oktober 2025 bagi BGN untuk mengoptimalkan realisasi anggaran MBG. Bila serapan belum juga signifikan, dana akan segera ditarik dan dialihkan ke program lain, termasuk untuk menutup defisit atau mengurangi utang negara.
“Kalau di akhir Oktober penyerapannya rendah, ya kita alihkan. Tidak ada uang menganggur di kementerian maupun lembaga,” tegas Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jumat (19/9/2025).
Langkah pengetatan ini telah mendapat restu penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Program MBG sendiri merupakan salah satu program unggulan Kabinet Merah Putih. “Kalau uangnya nggak bisa diserap, Presiden juga nggak setuju. Beliau bilang, ‘saya oke, boleh, bagus’,” ungkap Purbaya.
Target Serapan dan Akselerasi BGN
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui serapan anggaran sempat lambat di awal program. Pada Januari, hanya tercatat 190 satuan pelayanan dengan realisasi Rp190 miliar. Namun hingga pertengahan September, jumlah itu melonjak menjadi 8.344 satuan dengan serapan Rp8,3 triliun.
BGN menargetkan akhir September sudah ada 10 ribu dapur aktif dengan serapan Rp10 triliun, lalu meningkat menjadi 20 ribu satuan dengan realisasi Rp20 triliun pada November.
Tim Pemantau Khusus
Untuk memastikan percepatan, Kemenkeu membentuk tim khusus pemantau serapan anggaran. Tim ini akan dikirim ke kementerian/lembaga yang lambat dalam menyerap dana agar segera melakukan percepatan.
“Akan saya sisir. Bagian lambat akan kami percepat,” ujar Purbaya. Ia juga meminta Kepala BGN rutin menyampaikan laporan publik sebagai bentuk transparansi.
“Kalau penyerapannya jelek, Kepala BGN harus jelaskan ke publik, dan saya akan berdiri di sebelahnya,” tegasnya.