BIREUEN — Pemerintah Kabupaten Bireuen menegaskan komitmennya memperkuat transparansi pengelolaan anggaran serta layanan publik yang inklusif, menyusul masukan dari kalangan masyarakat sipil terkait penanganan pasca bencana.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, ST, saat menerima audiensi Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) bersama sejumlah organisasi masyarakat di ruang kerjanya, Selasa (21/4/2026) sore. Pertemuan ini turut dihadiri perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Ikatan Persaudaraan Disabilitas (IPD), serta Jurnalis Warga (JW), bersama jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
Diskusi berlangsung membahas langkah strategis dalam memperkuat tata kelola penanganan pasca bencana agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat terdampak.
Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M. Nasir, menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik, khususnya terkait pengelolaan anggaran, termasuk dana kebencanaan. Ia juga mendorong pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta membentuk forum dialog rutin dengan elemen sipil.
“Kami berharap informasi, termasuk data anggaran, dapat diakses publik melalui platform resmi pemerintah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya. Selain itu, GeRAK menekankan perlunya penguatan kebijakan yang berorientasi pada kelompok rentan, seperti perempuan dan penyandang disabilitas, agar terlibat dalam perencanaan sekaligus menjadi penerima manfaat pembangunan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bireuen, Muhammad Amrullah, memastikan bahwa pengelolaan anggaran selama ini telah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah, kata dia, terus memperkuat koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna mempermudah akses data bagi masyarakat. “Penanganan dampak bencana dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan latar belakang masyarakat,” kata Amrullah.
Di sektor pemulihan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Fadli Abdullah, menyebutkan pihaknya telah mengusulkan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak, masing-masing 31 unit di Dusun Bivak dan 17 unit di Dusun Alue Kemiki, Desa Krueng Simpo, serta menjajaki kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah.
Sementara itu, Kepala BPBD Marwan bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Alfian memastikan proses verifikasi data penerima bantuan terus dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa guna menjamin ketepatan sasaran.
Bupati Mukhlis menyambut positif berbagai masukan yang disampaikan, termasuk usulan pembentukan Unit Pelayanan Pengaduan Publik (UP3) untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia juga menegaskan komitmen mempercepat penyusunan regulasi (qanun) terkait perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Bireuen turut menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk proaktif melakukan layanan jemput bola dalam pengurusan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana.
Audiensi tersebut menjadi penegasan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan responsif demi pembangunan Bireuen yang berkelanjutan.(Mega)
📲 Share ke WhatsApp
