Laporan: Me Ga
BIREUEN — Ratusan warga korban banjir kembali mendatangi Kantor Bupati Bireuen, Senin, 6 April 2026, dalam sebuah aksi damai yang sarat tuntutan. Mereka datang membawa satu suara: meminta kejelasan atas hak yang hingga kini belum sepenuhnya mereka terima.
Sejak pagi, halaman kantor pemerintahan dipadati massa dari berbagai wilayah terdampak. Di bawah pengawalan aparat, aksi berlangsung tertib, namun penuh tekanan moral terhadap pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret.
Koordinator aksi, M. Akmal, menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi warga bukan lagi sekadar keterlambatan penanganan, melainkan menyangkut kepastian hak yang dinilai masih menggantung.
“Ini bukan hanya soal waktu, tapi tentang kepastian. Masyarakat yang terdampak masih menunggu kejelasan,” ujarnya lantang di hadapan peserta aksi.
Di lapangan, keluhan warga mengerucut pada satu persoalan utama: pendataan dan distribusi bantuan yang dinilai belum sepenuhnya menjangkau seluruh korban. Sejumlah warga mengaku belum terdata, sementara lainnya disebut tidak memenuhi kriteria, meski mengalami dampak langsung dari bencana.
Kondisi ini memperpanjang beban warga yang hingga kini masih berjuang memulihkan kehidupan pascabencana yang terjadi beberapa bulan lalu.
Di tengah berlangsungnya aksi, Bupati Bireuen bersama jajaran turun langsung menjumpai massa, kemudian menerima perwakilan warga untuk berdialog secara terbuka di lokasi. Dalam pertemuan itu, pemerintah menyatakan bahwa seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi, mengingat penanganan bencana melibatkan banyak pihak.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi, khususnya dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan, agar ke depan dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Usai dialog, massa membubarkan diri dengan tertib. Situasi di lokasi tetap kondusif hingga seluruh rangkaian aksi berakhir.
Meski demikian, harapan warga belum sepenuhnya terjawab. Mereka kini menanti langkah nyata dari pemerintah, bukan sekadar janji, demi memastikan hak-hak korban benar-benar terpenuhi.
