- BIREUEN — Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2026 yang mencapai lebih dari Rp1,8 triliun dinilai belum berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
- Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRK Bireuen dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Surya Dharma SH, didampingi Ketua Fraksi PKB, Nanda Rizka SPdI atau yang akrab disapa Abi Nanda, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Meuligoe Residence Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Bireuen, Aceh, Kamis (21/5/2026).
- Fraksi PKB secara tegas menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen di bawah kepemimpinan Mukhlis–Razuardi.
BIREUEN — Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2026 yang mencapai lebih dari Rp1,8 triliun dinilai belum berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRK Bireuen dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Surya Dharma SH, didampingi Ketua Fraksi PKB, Nanda Rizka SPdI atau yang akrab disapa Abi Nanda, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Meuligoe Residence Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Bireuen, Aceh, Kamis (21/5/2026).
Fraksi PKB secara tegas menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen di bawah kepemimpinan Mukhlis–Razuardi. Salah satu poin utama yang disorot adalah minimnya perhatian di sektor pertanian. Menurut mereka, banyak jaringan irigasi, saluran air, hingga lahan persawahan yang rusak parah akibat bencana banjir, namun hingga saat ini belum tertangani secara maksimal.
Surya Dharma menegaskan, pemulihan kerusakan di sektor pertanian tidak bisa hanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, melainkan harus ada dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah.
“Karena tidak ada alokasi anggaran dari pemerintah daerah, penanganannya tidak maksimal. Sampai sekarang petani belum bisa bercocok tanam,” ujar Surya Dharma.
Selain pertanian, sektor perikanan juga dinilai belum mendapatkan porsi anggaran yang layak dalam penyusunan APBK 2026. Bahkan lebih jauh, ia menyebut sektor pemberdayaan masyarakat justru sama sekali tidak mendapat alokasi dana, padahal sektor ini sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan warga.
Masalah lain yang diungkapkan adalah ketidakterlibatan pihaknya dalam proses pembahasan anggaran tersebut. Surya Dharma menjelaskan, saat pembahasan berlangsung ia sedang berada di Langsa, dan sempat mengusulkan agar tim Badan Anggaran (Banggar) terlebih dahulu memanggil kepala dinas atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk membahas kebutuhan masing-masing instansi sambil menunggu ia kembali. Namun usulan itu sama sekali tidak ditanggapi.
“Akhirnya saya tidak mau menandatangani lembar pengesahan APBK Bireuen. APBK 2026 tetap disahkan tanpa tanda tangan saya,” ungkapnya dengan nada kesal.
Hal senada turut disampaikan Ketua Fraksi PKB, Nanda Rizka. Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam, menilai APBK tahun ini belum mencerminkan keberpihakan nyata bagi kepentingan rakyat.
Abi Nanda juga menyoroti lambatnya penanganan pasca bencana banjir yang dilakukan Pemkab Bireuen. Menurutnya, hingga kini masih banyak hak-hak korban bencana yang belum dipenuhi.
Politisi PKB ini pun mengaku pihaknya mengalami kesulitan mendapatkan data dan informasi terkait penyaluran bantuan bencana dari BPBD Bireuen. “Kami sudah menyurati BPBD Bireuen terkait data dan penyaluran bantuan, namun mereka tidak terbuka dan tidak memberikan akses informasi kepada kami,” tegas Abi Nanda.
Bireuen
Syukuran Hari Bhayangkara Ke-80, Polres Bireuen Perkuat Sinergi FORKOPIMDA Dan Apresiasi Insan Berprestasi
Bireuen
Kapolres Bireuen Pimpin Upacara HUT Bhayangkara Ke-80, Tegaskan Komitmen Polri Hadir Melayani dan Mengabdi untuk Masyarakat
Bireuen
Khitan Ceria Aneuk Bireuen Meutuah 2026 Dibuka Wabup, Titip Pesan Bangun Generasi Berakhlak Sejak Dini
Bireuen