- BIREUEN — Suasana penuh tanggung jawab menyelimuti Ruang Sidang DPRK Bireuen, Rabu (30/9/2026).
- Dari tempat liputan, terlihat jelas setiap keputusan lahir setelah diskusi mendalam yang menyuarakan aspirasi masyarakat.
- Perubahan APBK 2026 disusun berdasarkan hasil audit BPK–RI Perwakilan Provinsi Aceh serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025, dan selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Aceh untuk dievaluasi.
KABAR TUJUH | MEGA — Liputan Langsung
Mengabarkan Fakta, Menyuarakan Kebenaran
BIREUEN — Suasana penuh tanggung jawab menyelimuti Ruang Sidang DPRK Bireuen, Rabu (30/9/2026). Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 bukan sekadar pengesahan dokumen: enam fraksi secara bulat menyetujui dua rancangan qanun strategis — Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026 serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) — untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Bireuen.
Dari tempat liputan, terlihat jelas setiap keputusan lahir setelah diskusi mendalam yang menyuarakan aspirasi masyarakat. Rapat dipimpin Ketua DPRK Juniadi, S.H., didampingi Wakil Ketua Muslim Abdullah dan Surya Dharma, S.H., serta dihadiri Bupati Bireuen Ir. H. Mukhlis, S.T., unsur Forkopimda, jajaran Pemkab, TAPK, SKPK, tenaga ahli, dan insan pers.
Perubahan APBK 2026 disusun berdasarkan hasil audit BPK–RI Perwakilan Provinsi Aceh serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025, dan selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Aceh untuk dievaluasi.
Catatan Strategis Enam Fraksi
Fraksi Golkar mengapresiasi penganggaran gaji PPPK Paruh Waktu selama 12 bulan serta alokasi pembangunan rumah layak huni dan bagi duafa. Fraksi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah, penagihan piutang pajak, penyelamatan aset, dan efisiensi belanja agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. Pembangunan Gedung DPRK diminta dilanjutkan atau lokasinya dipagari; parkir kendaraan pengangkut sampah di halaman Perpustakaan Daerah perlu direlokasi demi kenyamanan jamaah Masjid Agung Sulthan Jeumpa.
Fraksi NasDem menekankan perbaikan basis data pajak dan retribusi, serta penguatan sistem pemungutan berbasis teknologi guna membangun kemandirian fiskal. Realisasi belanja per September 2026 baru 52,85 persen — seluruh SKPK diminta mempercepat pelaksanaan program prioritas agar manfaat anggaran segera dirasakan warga. Program penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran, transparan, dan berbasis data yang akurat.
Fraksi Partai Aceh mengingatkan agar pembangunan merata hingga ke pelosok gampong, efisiensi dan akuntabilitas dijaga, serta rancangan anggaran disampaikan tepat waktu ke depan. Perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kecamatan Juli, rehabilitasi kantor camat, penyelesaian lahan korban konflik, dan penyelenggaraan kembali Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten menjadi perhatian fraksi.
Fraksi PKS–PPP menyoroti angka kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional, meminta penguatan data terpadu serta perubahan pola bantuan menjadi pemberdayaan produktif. Pemulihan pascabencana menjadi prioritas utama. Fraksi juga meminta kajian ulang penurunan jerih bagi pengabdi gampong serta pengawasan ketat program OPLAH agar lahan tidak terlantar.
Fraksi PAS–Demokrat–PAN mendesak penyelesaian lahan PPI Peudada, audit menyeluruh Hak Guna Usaha yang memicu konflik di Peudada, serta menjadikan pemulihan bencana fokus utama APBK 2027. Fraksi juga merekomendasikan kembali pelaksanaan Sidang Paripurna Istimewa peringatan Hari Jadi Kabupaten.
Fraksi PKB meminta evaluasi menyeluruh pendapatan dan belanja serta pengawasan ketat penggunaan anggaran. Pemulihan korban banjir — Jaminan Hidup, Hunian Tetap, dan lahan pertanian — harus menjadi prioritas, bukan sekadar menunggu bantuan dari pusat. Pemerintah diminta menyusun peta jalan pemulihan yang jelas dan terukur, serta mengarahkan anggaran pada lima bidang utama: pemulihan bencana, pemulihan ekonomi rakyat, perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Tanggapan Bupati: Komitmen Melangkah Bersama
Bupati Bireuen menyambut baik seluruh masukan yang disampaikan dewan. “Kita patut bersyukur atas persetujuan bersama. Semua masukan fraksi menjadi perhatian kami dalam pelaksanaan program,” ujarnya.
Bupati mengakui keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat belum semua kebutuhan terakomodir, dan berharap hal tersebut menjadi perhatian bersama saat menyusun APBK Tahun Anggaran 2027. Terkait Qanun TJSLP, Bupati berharap kehadirannya mampu membangun sinergi nyata antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat — bukan sekadar formalitas, melainkan kontribusi berkelanjutan bagi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
Dengan disahkannya kedua qanun ini, terjalin ikatan kebersamaan yang lebih kuat: dewan telah menyuarakan harapan rakyat, dan eksekutif siap mewujudkannya. Langkah ke depan adalah memastikan setiap kata yang terucap di ruang sidang berbuah manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat Bireuen.
Daerah
Peringati Hari Kesaktian Pancasila 2026, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Ajak Masyarakat Teguhkan Persatuan
Daerah
Festival Literasi Aceh Tengah Dibuka, Kecakapan Literasi Digital Diharapkan Makin Bertumbuh
Daerah
Respon Cepat Lewat Layanan 110, Polres Bireuen Amankan Pelajar yang Diduga Membolos Sekolah
Daerah