- TANIMBAR – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar bereaksi keras terhadap pernyataan Bupati Maluku Barat Daya (MBD) terkait pembebasan lahan Onshore (darat) proyek strategis nasional (PSN) Blok Masela.
- Ketua DPD KNPI Kepulauan Tanimbar, Alex Belay, menyarankan agar Bupati MBD tidak mencoba "bermain di air keruh" dengan mengeluarkan statmen yang dinilai menohok dan menyesatkan publik di Tanimbar.
- Pernyataan ini menyusul sikap Bupati MBD yang terkesan menginginkan lokasi lahan onshore Blok Masela dipindahkan ke wilayah MBD, sembari mengaitkan dinamika yang terjadi di Tanimbar dengan tudingan adanya aktor provokator.
TANIMBAR – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar bereaksi keras terhadap pernyataan Bupati Maluku Barat Daya (MBD) terkait pembebasan lahan Onshore (darat) proyek strategis nasional (PSN) Blok Masela.
Ketua DPD KNPI Kepulauan Tanimbar, Alex Belay, menyarankan agar Bupati MBD tidak mencoba “bermain di air keruh” dengan mengeluarkan statmen yang dinilai menohok dan menyesatkan publik di Tanimbar.
Pernyataan ini menyusul sikap Bupati MBD yang terkesan menginginkan lokasi lahan onshore Blok Masela dipindahkan ke wilayah MBD, sembari mengaitkan dinamika yang terjadi di Tanimbar dengan tudingan adanya aktor provokator.
”Pernyataan tersebut sangat menyesatkan publik. Kami dari KNPI merasa beliau (Bupati MBD) sedang mencoba bermain di air keruh di tengah situasi ini,” ujar Alex Belay dalam keterangannya.
Dinamika Tanimbar adalah Bentuk Kepedulian, Bukan Penghambat
Alex menjelaskan bahwa riak-riak atau dinamika yang terjadi di Tanimbar hari ini sama sekali bukan bentuk penolakan atau penghambat terhadap pelepasan lahan. Sebaliknya, hal itu merupakan bukti nyata kepedulian dari seluruh komponen masyarakat Tanimbar terhadap kesuksesan proyek besar tersebut.
”Ini adalah dinamika yang lumrah dalam kehadiran sebuah PSN. Jadi, sangat berlebihan dan keliru jika dinamika ini dinilai sebagai bentuk penghambat terhadap proses pelepasan lahan,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat Desa Lermatan dan masyarakat Tanimbar secara keseluruhan sudah memiliki komitmen bulat untuk melepaskan lahan mereka demi kepentingan proyek Blok Masela. Saat ini pun, Satuan Tugas (Satgas) sedang bekerja di lapangan untuk menyelesaikan proses administrasi dan teknis tanpa adanya hambatan yang berarti.
KNPI Desak Kedua Kepala Daerah Bersatu dan Selaras
Kekhawatiran KNPI Tanimbar murni didasari agar isu ini tidak bergeser menjadi konflik kepentingan (conflict of interest) antardaerah yang justru merugikan masyarakat Maluku.
Oleh karena itu, KNPI meminta Bupati MBD untuk tidak lagi mempersoalkan atau membanding-bandingkan masalah lahan antara MBD dan Tanimbar ke ruang publik.
“Daripada saling menyindir, KNPI justru berharap kedua kepala daerah, baik Bupati Tanimbar maupun Bupati MBD, bisa duduk bersama menyatukan persepsi. Kebijakan yang diambil oleh kedua pemimpin ini minimal harus selaras, saling mendukung, dan tanpa menimbulkan konflik kepentingan di dalam roda pemerintahan,” pungas Alex.
Melalui keselarasan ini, diharapkan output dari megaproyek Blok Masela nantinya benar-benar memberikan manfaat yang adil dan maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten tersebut.

