- BIREUEN — Anggota DPRK Bireuen dari Fraksi PKB, Adnen Nurdin, menegaskan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur di wilayahnya wajib berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
- Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi urusan pembangunan, infrastruktur, dan teknologi, Adnen menilai Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu memperkuat kualitas perencanaan sejak tahap awal.
- “Kami tentu mendukung penuh setiap upaya pembangunan di daerah ini.
BIREUEN — Anggota DPRK Bireuen dari Fraksi PKB, Adnen Nurdin, menegaskan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur di wilayahnya wajib berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Pembangunan juga harus mampu memberikan dampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi urusan pembangunan, infrastruktur, dan teknologi, Adnen menilai Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu memperkuat kualitas perencanaan sejak tahap awal. Langkah ini penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak terbuang sia-sia.
“Kami tentu mendukung penuh setiap upaya pembangunan di daerah ini. Namun dukungan tersebut harus dibarengi dengan penilaian yang objektif. Anggaran dalam jumlah besar harus menghasilkan manfaat yang nyata dirasakan warga, bukan sekadar mengejar angka realisasi di atas kertas,” ujar Adnen saat ditemui wartawan, Senin (11 Mei 2026).
Menurutnya, tantangan utama pembangunan saat ini bukan hanya terletak pada besarnya dana yang tersedia, melainkan bagaimana anggaran tersebut digunakan untuk menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Mulai dari perbaikan kondisi jalan, normalisasi saluran drainase, jaringan irigasi pertanian, hingga memperkuat konektivitas antarwilayah.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap mutu pekerjaan. Tujuannya agar hasil pembangunan lebih awet, tahan lama, dan memberikan nilai manfaat maksimal bagi kepentingan umum.
“Pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena laporan proyek dinyatakan selesai. Yang jauh lebih krusial adalah kualitas hasil kerja, ketepatan sasaran, serta dampak nyatanya terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan rakyat sehari-hari,” tegasnya.
Adnen juga mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan tata kelola pembangunan berbasis data dan teknologi, serta membuka seluas-luasnya informasi terkait proyek kepada publik. Keterbukaan ini dinilai penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Ia pun mengingatkan agar Bupati Bireuen, Mukhlis, tidak salah memahami kritik atau masukan yang disampaikan pihak legislatif. Menurutnya, hal itu sama sekali bukan serangan pribadi atau upaya melemahkan pemerintah, melainkan bagian dari dinamika politik dan fungsi pengawasan yang sehat.
“Bupati jangan salah mengartikan kritik kami. Ini bukan serangan pribadi, melainkan tanggung jawab kami agar pembangunan berjalan lebih efisien, efektif, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Fraksi PKB, lanjut Adnen, akan terus mendesak agar prioritas pembangunan lebih difokuskan pada infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, serta sektor-sektor produktif yang berpotensi menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
“Bireuen memiliki potensi yang sangat besar. Yang dibutuhkan saat ini adalah konsistensi dan pembangunan yang terukur, di mana hasilnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan rakyat,” tambahnya.
Cegah Dominasi Proyek oleh Segelintir Pihak
Dalam kesempatan yang sama, Adnen Nurdin juga mengingatkan pemerintah agar pelaksanaan proyek infrastruktur dilakukan secara adil, transparan, dan memberi ruang kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha lokal yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat.
Ia menegaskan, hasil pembangunan yang bersumber dari uang rakyat tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok atau perusahaan tertentu saja. Pemerintah wajib memastikan pemerataan kesempatan berusaha, baik melalui mekanisme tender maupun pengadaan langsung.
“Dalam setiap proyek yang digarap, Bupati harus memperhatikan dan memberdayakan kontraktor lokal. Jangan sampai ada satu atau beberapa perusahaan saja yang memonopoli pekerjaan, dengan cara apa pun. Pembangunan harus menjadi sarana pemerataan kesempatan usaha bagi warga daerah,” tegas Adnen.
Fraksi PKB menilai, praktik dominasi proyek oleh segelintir pihak berpotensi merusak iklim usaha, mematikan persaingan yang sehat, serta memicu kecurigaan publik terhadap adanya praktik kecurangan atau pilih kasih dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Oleh karena itu, DPRK Bireuen melalui fungsi pengawasannya akan memantau secara serius.(Mega)
Bireuen
Syukuran Hari Bhayangkara Ke-80, Polres Bireuen Perkuat Sinergi FORKOPIMDA Dan Apresiasi Insan Berprestasi
Bireuen
Kapolres Bireuen Pimpin Upacara HUT Bhayangkara Ke-80, Tegaskan Komitmen Polri Hadir Melayani dan Mengabdi untuk Masyarakat
Bireuen
Khitan Ceria Aneuk Bireuen Meutuah 2026 Dibuka Wabup, Titip Pesan Bangun Generasi Berakhlak Sejak Dini
Bireuen
