- BIREUEN — Ratusan warga terdampak banjir dan tanah longsor yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Aceh, Senin (4/5/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
- Aksi ini merupakan yang ketiga kalinya digelar dan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat yang membawa spanduk serta poster berisi tuntutan terkait penanganan pascabencana yang dinilai belum optimal.
- Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran penanganan bencana di Bireuen guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.
BIREUEN — Ratusan warga terdampak banjir dan tanah longsor yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Aceh, Senin (4/5/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Aksi ini merupakan yang ketiga kalinya digelar dan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat yang membawa spanduk serta poster berisi tuntutan terkait penanganan pascabencana yang dinilai belum optimal.
Tuntutan dan Aspirasi
Dalam orasinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan utama. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran penanganan bencana di Bireuen guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.
“Kami berharap ada audit menyeluruh agar semua penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat,” ujar salah seorang perwakilan massa.
Selain soal anggaran, warga juga menuntut pemenuhan kebutuhan dasar yang hingga kini dirasa belum sepenuhnya terpenuhi, meliputi:
- Penyediaan Hunian Sementara (Huntara).
- Pencairan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Jatah Hidup (Jadup).
- Pembangunan Hunian Tetap (Huntap).
- Perbaikan sarana mata pencaharian dan lahan pertanian yang rusak.
Massa juga menyoroti masalah akurasi data, di mana masih banyak warga yang belum tercatat sebagai penerima bantuan. Terkait dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam proyek penanganan bencana, massa meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran secara objektif, profesional, dan transparan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Pengamanan dan Dinamika
Untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib, sebanyak 180 personel gabungan dari Polres Bireuen dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dikerahkan di berbagai titik strategis. Pengamanan dilakukan sejak pagi dengan apel kesiapan sebelum aksi dimulai.
Kegiatan sempat diwarnai dinamika saat terjadi perbedaan pandangan antara massa dan pihak pemerintah daerah. Namun situasi dapat diredam dan dikendalikan dengan baik, sehingga dialog berlanjut secara terbuka.
Tanggapan Pemerintah
Pemerintah daerah melalui perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hadir menerima aspirasi tersebut. Menanggapi keluhan data, pihak BPBD menyatakan sedang melakukan proses verifikasi dan validasi ulang data korban banjir tahap lanjutan dengan melibatkan aparatur desa guna memastikan keakuratan data di lapangan.
Masyarakat yang merasa belum terdata diimbau untuk segera melapor agar dapat ditindaklanjuti. Hingga kegiatan berlangsung, pemerintah daerah menyampaikan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan.
Secara keseluruhan, aksi berlangsung tertib dan kondusif. Massa membubarkan diri secara damai setelah seluruh tuntutan dan aspirasi disampaikan serta diterima oleh pemerintah.(Mega)
Bireuen
Syukuran Hari Bhayangkara Ke-80, Polres Bireuen Perkuat Sinergi FORKOPIMDA Dan Apresiasi Insan Berprestasi
Bireuen
Kapolres Bireuen Pimpin Upacara HUT Bhayangkara Ke-80, Tegaskan Komitmen Polri Hadir Melayani dan Mengabdi untuk Masyarakat
Bireuen
Khitan Ceria Aneuk Bireuen Meutuah 2026 Dibuka Wabup, Titip Pesan Bangun Generasi Berakhlak Sejak Dini
Bireuen
