Langsa — Kepolisian Resor Langsa menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah unsur Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) Kota Langsa pada Jumat pagi, 21 November 2025. Pertemuan yang berlangsung di Poska Langsa itu menjadi upaya aparat membangun jalur komunikasi menjelang peringatan Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke-49 pada 4 Desember mendatang—tanggal yang selama ini kerap memicu kesiapsiagaan ekstra aparat keamanan di Aceh.
Silaturahmi tersebut dipimpin langsung Kapolres Langsa, AKBP Mughi Prasetyo Habrianto, S.I.K., dan dihadiri perwakilan TNI, jajaran Intelkam Polres Langsa, serta para Panglima Sagoe dari berbagai wilayah. Dari pihak KPA/PA, hadir Rusbah alias Raja King, Panglima Sagoe Langsa Timur, yang mewakili Ketua KPA Kota Langsa.
Dalam forum itu, Kapolres Mughi membuka pembahasan dengan menekankan pentingnya komunikasi terbuka sebagai bagian dari cooling system sebelum memasuki tanggal 4 Desember—hari yang oleh eks kombatan GAM diperingati sebagai hari lahir organisasi yang didirikan Tgk. Dr. Hasan Tiro pada 1976.
“Kegiatan ini untuk mempererat silaturahmi dan memastikan situasi tetap kondusif. Jika ada persoalan di lapangan, kami berharap KPA/PA berkoordinasi langsung dengan Kepolisian,” ujar Mughi.
Ia meminta seluruh Panglima Sagoe di wilayah hukum Langsa ikut menjaga stabilitas, termasuk mencegah aksi-aksi simbolik yang dapat memicu ketegangan baru.
Dari pihak TNI, Kasdim 0104/Aceh Timur Mayor Inf Hanafi menyampaikan imbauan yang lebih lugas. Ia meminta para Panglima Sagoe mengarahkan mantan kombatan agar tidak mengibarkan Bendera Bulan Bintang selama momentum peringatan Milad GAM.
“Pengibaran bendera itu bertentangan dengan aturan. Selain itu, bisa mengusik ketenangan masyarakat dan memicu kembali trauma masa lalu,” katanya.
Hanafi menyebut aparat TNI dan Polri akan meningkatkan patroli gabungan. Menurutnya, pengamanan diperlukan bukan untuk membatasi kegiatan masyarakat Aceh, melainkan memastikan peringatan Milad berlangsung aman, damai, dan tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin mengoyak perdamaian.
Ia juga mendorong agar KPA/PA mengedepankan kegiatan positif seperti syukuran, doa bersama dan santunan bagi yatim, fakir miskin dan keluarga korban konflik.
Kasat Intelkam Polres Langsa, IPTU zulmahrita, menegaskan bahwa pihak Kepolisian akan melakukan pengamanan berlapis pada 4 Desember.
“Kami mengawal ketat agar tidak ada pihak yang memanfaatkan momentum ini untuk mengganggu perdamaian Aceh,” ujarnya.
zulmahrita kembali menekankan imbauan agar simbol-simbol tertentu, terutama Bendera Bulan Bintang, tidak dikibarkan di Kota Langsa. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga rasa aman masyarakat dan stabilitas politik lokal.
Sikap KPA/PA: Tidak Ada Instruksi Pelaksanaan Milad di Langsa
Dari unsur KPA/PA, Panglima Sagoe Sungai Raya menyampaikan bahwa pihaknya telah mengingatkan mantan kombatan agar tidak terprovokasi dan menjaga ketenangan menjelang 4 Desember. “Kami mendukung penuh langkah menjaga perdamaian,” katanya.
Sementara itu, Rusbah alias Raja King menjelaskan bahwa hingga kini belum ada instruksi resmi dari pimpinan pusat KPA/PA terkait penyelenggaraan Milad GAM ke-49 di Kota Langsa.
“Biasanya pelaksanaan berupa syukuran, doa bersama dan santunan. Jika nanti terlaksana, anggota dari sejumlah Sagoe di Langsa dan Aceh Timur akan hadir,” ujarnya.
Ia mengatakan pihaknya sudah mengarahkan seluruh anggota untuk tidak mengibarkan Bendera Bulan Bintang maupun simbol lain yang berpotensi melanggar hukum. Rusbah juga menyebut bahwa rencana peringatan tingkat provinsi kemungkinan dipusatkan di Aceh Utara, namun masih menunggu persetujuan pemerintah pusat.
“Kami minta semua pihak jangan melakukan tindakan yang bisa merugikan diri sendiri atau mengganggu ketenangan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Peringatan 4 Desember memiliki sejarah panjang dan sarat makna bagi mantan kombatan GAM. Namun, dalam dua dekade terakhir, tanggal ini juga menjadi titik pantau aparat keamanan karena beberapa tahun terakhir muncul fenomena pengibaran Bendera Bulan Bintang di sejumlah daerah.
Sejumlah sumber internal keamanan menyebut bahwa situasi relatif terkendali, namun tensi bisa meningkat jika aksi simbolik muncul tanpa koordinasi.
Menjaga Jalan Panjang MoU Helsinki
Lebih dari 19 tahun setelah penandatanganan MoU Helsinki yang mengakhiri 29 tahun konflik Aceh, isu bendera dan simbol kerap menjadi titik paling sensitif. Aparat keamanan menilai langkah-langkah komunikasi seperti silaturahmi di Langsa penting untuk memastikan tidak ada celah yang dapat mencederai perdamaian.
Pertemuan antara Polres Langsa, TNI dan unsur KPA/PA hari itu berlangsung hampir dua jam. Tidak ada pesan ketegangan; yang muncul justru komitmen untuk menghindari provokasi.
Silaturahmi tersebut menjadi penanda bahwa meski Aceh telah lama damai, upaya menjaga stabilitas tetap membutuhkan ruang dialog. Termasuk menjelang 4 Desember, tanggal yang sarat sejarah, emosi dan kepentingan.
Perdamaian Aceh,” kata Kapolres Mughi di akhir pertemuan, “bukan sekadar slogan. Tapi amanah yang harus kita jaga bersama”.(*)
