Lemkaspa Sesalkan Sikap Pemerintah Terhadap Penanganan Kasus Gas Beracun

INTI BERITA

kabartujuh.com.com,Aceh Timur-- Ketua Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (Lemkaspa) Aceh Timur, Sanusi Madli, menyesalkan sikap Pemerintah Aceh, BPMA, dan pihak terkait lainnya yang hingga kini belum mengumumkan hasil investigasi penyebab keracunan warga Gampong Panton Rayeuk, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, pada 24 September 2023 lalu.
"Kami sangat menyesalkan atas sikap pemerintah yang terkesan abai dan bahkan cenderung menganggap persoalan itu selesai dengan kompensasi yang tidak seberapa itu dibandingkan dengan bayang bayang ancaman gas beracun yang bisa datang kapan saja dan mengancam nyawa rakyat.
Sanusi melanjutkan, jika hasil investigasi belum diketahui atau belum diumumkan, bagaimana Pemerintah bisa menetapkan sanksi atas kelalaian para pihak yang menyebabkan peristiwa yang mengancam nyawa manusia itu terjadi, serta melakukan sejumlah langkah antisipasi.

Dipublikasikan: 19 Oktober 2023, 14:32 WIB

Diperbarui: 19 Oktober 2023, 14:32 WIB

kabartujuh.com.com,Aceh Timur– Ketua Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (Lemkaspa) Aceh Timur, Sanusi Madli, menyesalkan sikap Pemerintah Aceh, BPMA, dan pihak terkait lainnya yang hingga kini belum mengumumkan hasil investigasi penyebab keracunan warga Gampong Panton Rayeuk, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, pada 24 September 2023 lalu.

“Kami sangat menyesalkan atas sikap pemerintah yang terkesan abai dan bahkan cenderung menganggap persoalan itu selesai dengan kompensasi yang tidak seberapa itu dibandingkan dengan bayang bayang ancaman gas beracun yang bisa datang kapan saja dan mengancam nyawa rakyat. padahal yang utama diharapkan masyarakat bukan kompensasi, tapi penyebab serta langkah antisipasi kedepan nya supaya peristiwa yang sama tidak lagi terjadi, untuk apa uang kalau nyawa terancam,” kata Sanusi, Kamis (19/10/2023).

Breaking News Baca juga: Adu Banteng dengan Truk, Pengendara Motor Tewas di Jalan Trans Sulawesi.

Sanusi melanjutkan, jika hasil investigasi belum diketahui atau belum diumumkan, bagaimana Pemerintah bisa menetapkan sanksi atas kelalaian para pihak yang menyebabkan peristiwa yang mengancam nyawa manusia itu terjadi, serta melakukan sejumlah langkah antisipasi.

“Tragedi gas beracun sudah berulang kali dialami oleh masyarakat sekitar tambang, bukan hanya masyarakat Banda Alam, ada ribuan masyarakat lainnya yang menetap disejumlah daerah seperti di Gampong Blang Nisam, Alue Ie Mirah, Suka Makmur, Jambo Lubok dan sekitarnya juga pernah mengalami hal yang sama, tapi pemerintah terkesan tutup mata,” lanjut Sanusi

Bila hal ini terus dibiarkan, maka ini akan menjadi bom waktu yang dapat mengancam ribuan nyawa, karena itu Pemerintah harus tegas dan melakukan sejumlah langkah untuk menyelamatkan nyawa warga yang menetap di sekitar lingkar tambang.

“Pemerintah harus hadir untuk rakyat, menyelamatkan nyawa rakyat, karena salah satu tugas pemerintah adalah memastikan dan menjamin bahwa pertambangan tersebut aman untuk warga sekitar, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan, jangan sampai perusahaan mengabaikan keselamatan warga sekitar tambang dan hanya bereaksi saat terjadi bencana saja dan pemerintah jangan seperti jura bela perusahaan dengan segala jurus,” ucap Sanusi

Sanusi juga mengatakan, bahwa masyarakat yang menetap disekitar tambang harus mendapatkan makanan bergizi dan suplemen secara berkala, serta dapat menjangkau alat pendeteksi gas beracun setiap waktu.

Breaking News Baca juga: Pencabutan Pergub JKA Dinilai Bukti Kepedulian Mualem terhadap Rakyat

“Masyarakat perlu mendapatkan bantuan makanan sehat dan bergizi serta suplemen lainnya secara rutin, bukan hanya saat terjadi bencana gas beracun saja, bukan saat tumbang baru ditangani, kemudian mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta alat pendeteksi gas beracun yang terpasang disekitar rumah warga serta dapat diakses kapan saja dengan mudah,” pinta Sanusi.(T, J IQBAL)