Tiga Program Unggulan KPH Bali Barat, Tingkatan Perekonomian Masyarakat Penyanding

Keterangan Photo: Kepala UPTD KPH Bali Barat Agus Sugianto.

Jembrana, Kabar Tujuh – Kebijakan Kementrian Kehutanan dalam pengelolaan Hutan yang mengamanatkan terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan ditiap daerah, diharapkan mampu menjawab berbagai macam permasalahan Pengelolaan Hutan Lestari. Harapan besar Pemerintah Daerah diberikan kepada Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan, ujar Kepala UPTD KPH Bali Barat Agus Sugianto, saat menerima awak media, pada Rabu (14/6) siang.

 

Sumber daya alam berupa hutan tidak terlepas dari persoalan yang menyangkut pengelolaan hutan, salah satunya yang sedang di giatkan oleh pemerintah, yaitu Hutan Lestari. Selain hal tersebut, KPH Bali Barat mempunyai trobosan Program pendukung diantaranya Maha Wana yaitu kawasan inti utk menyediakan sumber mata air, Tapa Wana yaitu kawasan religi untuk memfasilitasi pembangunan Pura-pura (Rumah ibadah) yang berada di kawasan hutan (Pura Beji, Pura Empelan, Pura Giri Putri dan yang lain, kemudian Sri Wana yaitu kawasan hutan yang dialokasikan untuk kemakmuran masyarakat baik yang menerima manfaat langsung (pengelola area) maupun tidak.

 

Seluruh Program tersebut adalah sebagai bentuk mewujudkan Visi Gubernur Bali yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Untuk Pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat Penyanding hutan.

 

Disisi lain, kebutuhan pengelolaan Hutan Lestari semakin meningkat, disini di butuhkan peran seluruh lapisan masyarakat Penyanding dan instansi pemerintah daerah agar terwujud hutan yang lestari dan terjaga.

 

“Guna mempertahankan Hutan Lestari, masyarakat yang ada disekitar Hutan diharapkan mampu berperan aktif serta bisa menciptakan peningkatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten mutlak diperlukan guna mendukung Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) demi terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari” pungkasnya.

 

“Perlu di ketahui luas Kawasan Hutan di Kabupaten Jembrana adalah setengah dari daratan di Kabupaten Jembrana, Pengelolaan Hutan Lindung dititik beratkan pada fungsi Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan Daerah Bawahan” Bebernya.

 

Guna mewujudkan seluruh Program tersebut, diharapkan tetap terlaksana dengan sinergitas yang sudah terjalin, sehingga nantinya menjadi manfaat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian dalam pemanfaatan hutan.

 

(Red).

Penulis: Artini Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *