Pendamping PKH Prambon SD Yang Lama, Diduga Tutup Mata Adanya ATM Dibawah Oknum Perangkat Desa


Sidoarjo, Kabar Tujuh – Diberitakan sebelumnya dan sudah viral diberbagai media adanya unsur kuat dugaan korupsi yang menjerat nama perangkat Desa Simpang SP.


Adapun dugaan korupsi diantaranya, bantuan BLT, PKH dan BPNT sedangkan untuk BLT sudah proses Lidik oleh Kejari Sidoarjo. Untuk PKH dan BPNT sudah ada bukti tinggal tahap proses selanjutnya melalui keterangan Kasie Intel Aditya Rakatama.


Sebelumnya, bahwa warga KPM telah dikumpulkan di balai Desa saat mendata pencairan PKH oleh pendamping Ali. Di situ banyak pertanyaan bermunculan dari warga KPM terkait ATM yang dibawah oknum perangkat Desa, ada juga warga yang menanyakan terkait sebelumnya dapat bantuan terus tidak dapat, tanpa adanya pemberitahuan dari pendamping.


“Kalau ATM dibawah selain KPM itu sudah salah dan tidak benar, mengenai terkait dengan yang dulunya dapat bantuan PKH terus tidak dapat biasanya adanya surat pemberitahuan dan survey. Semisal dari tidak mampu terus mampu, coba cari info ke pendamping yang lama Saidah,” ujarnya,Kamis (29/9/2022).


Berbeda dengan keterangan Saidah pendamping PKH Kecamatan Prambon waktu itu, sekarang sudah menjabat di pendamping kecamatan Tarik saat dihubungi menyatakan, dirinya memberikan jawaban bahwa sudah adanya sosialisasi terkait ATM harus dipegang KPM.


Ketika disinggung, kalau ATM KPM bertahun -tahun tidak pernah pegang. Tetapi, dipegang oleh oknum perangkat Desa SP itu bagaimana sebagai syarat penyimpangan ? Saya tidak mengetahui terkait ATM dibawah oknum.


Dan ada juga, korban dari warga bahwa sebelumnya sudah dapat bantuan PKH, terus tiba-tiba tidak dapat tanpa adanya surat pemberitahuan atau berita acara. Padahal warga tersebut benar-benar tidak mampu itu bagaimana? itu bisa saja bahwa dulu tidak mampu sekarang sudah mampu. Sedangkan untuk surat pemberitahuan memang tidak ada. Padahal fakta dilapangan pendamping tidak pernah mengecek atau survey ke rumah warga ini, dengan kondisi warga ini benar-benar tidak mampu, terus di putus tidak dapat bantuan PKH, coba di cek dirumahnya saja biar lebih jelas dan gamblang.


Sementara itu, LSM GEMAS Imam mengatakan, desas desus keterangan dari warga setelah ATM dikembalikan ke warga KPM pencairan lancar dari pada sebelumnya.


“Sesuai dengan keterangan dari warga selain ATM dibawah. Nampak sikap arogan oknum SP ketika ada warga yang komplain terkait bantuan langsung di coret tidak dapat bantuan. Nah disini sudah jelas kalau memang keterangan dari Saidah pendamping PKH bahwa tidak adanya surat pemberitahuan, terkait bantuan yang dulunya dapat, terus tidak dapat. Nah disini sudah terbaca bahwa yang mencoret warga terkait PKH dugaan kuat oknum SP. Karena dilihat dari keterangan warga,”ungkapnya.


Ia menambahkan, ATM dibawah selain KPM itu sudah salah, apalagi pendamping PKH tidak mengetahui diduga seakan tutup mata. Dan lebih pastinya ada unsur dugaan korupsi.


“Kita lihat saja sejauh mana proses hukum ini berjalan dari pihak penyidik Kejari. Semua keterangan warga sudah cukup sebagai alat bukti,” tutupnya. (Tm/Wr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *