Klarifikasi CV.UMKM Bersatu, Dituding Pungli Serta Pihak Luar Tumpangi Kepentingan Dilawan PKL GOR


Sidoarjo, Kabar tujuh – Beredar undangan yang menjelaskan bahwa akan ada tanya jawab antara PKL dengan paguyuban, tetapi anehnya di situ malah terjadi perlawanan adu mulut antara anggota PKL dengan orang diluar PKL.


Menanggapi hal itu, Ketua UMKM Bersatu Indah menegaskan, bahwa kemarin itu bukan rapat antara anggota PKL GOR untuk menyampaikan unek-uneknya, tetapi malah adanya oknum yang berkepentingan menumpanginya. Itu bukan murni anggota PKL itu banyak orang luar yang memanfaatkan kesempatan.


“Berita yang beredar di salah satu media online/elektronik bahwa adanya aksi damai sebanyak 21 anggota PKL serta banyak sekali tuduhan ke kami juga kata e intimidasi jika tidak setor 5% itu tidak benar sama sekali, Sedangkan dalam undangannya tertulis tanya jawab. Nah ini kok malah debat, kita lihat itu adanya anggota PKL GOR adu mulut melawan pihak luar PKL ikut mencampuri urusan PKL GOR, terus kepentingannya apa di situ ya, terus dia sebagai apa dan mau nya apa ?.”bebernya melalui keterangan rilisnya kepada Jurnalis, Rabu (18/1/2023).


Ia menjelaskan, surat perjanjian yang sudah dikeluarkan Koperasi Gelora Sejahtera sesuai yang ditunjuk Disporapar sudah saya tanda tangani.Tetapi dari awal sampai sekarang seakan lempar tanggung jawab ditanya Toriq selaku koperasi dilempar Disporapar begitu seterusnya. Hingga sampai sekarang surat perjanjian dipegang Kadis Disporapar Joko Supriyadi. Terkait dengan penarikan yang dituduhkan pungli ke kami sebesar 50 ribu parkir itu dengan PT.ISS bernama Nyoto bukan untuk kami, ada kok bukti percakapan what’s app nya. Sedangkan, untuk pedagang 5% itu, kami dapat mandat atau perintah dari Harsono Kabid Disporapar sebagai dasar kami, saya juga tidak mau pegang uang pedagang dari awal dulu sejak berdirinya container sudah mau tak serahkan akan tetapi tidak mau, disertai bukti Chat What’s app. Untuk iuran sampah 5 ribu dalam draft 3 ribu tapi karena kita ada juga bayar pegawai sampah, kita sepakat 5 ribu, ada kok bukti percakapan di grup. Jika ada kerusakan lingkungan kita ambilkan uang kebersihan, ada bukti-bukti pembayaran buat tukang sampah.Intinya semua kita rapatkan setelah acara pembukaan yang dihadiri oleh Komisi B Bambang Pujiono kita duduk bareng bahas prosentase dan uang kebersihan dan lain-lain.


Semua sudah melalui musyawarah kok, PKL tidak keberatan hanya oknum -oknum tertentu yang bikin masalah memprofokasi PKL bertujuan ingin menguasai sepenuhnya.Perlu diketahui ada 5 PKL yang belum lunas container ya dan pihak kami UMKM tidak pernah minta dilunasi,karena ke 5 PKL tersebut benar-benar tidak mampu.


“UMKM Bersatu berbadan hukum jelas,bukan ilegal,seharusnya mereka semua sadar diri karena mereka tinggal menikmatinya saja dengan adanya kontainer bukan sebaliknya malah berbuat seenaknya ingin menguasai. Perlu diketahui di situ juga ada lapak PKL LSM LPKAN yang diketuai Chamim Putra Ghofar sebanyak 8, kalau kami tidak beres pasti kan LPKAN yang bersuara duluan, “tegas Indah.


Sementara itu, Anggota PKL namanya tidak mau dipublikasikan menyatakan,bahwa dirinya sangat terbantu dengan hadirnya UMKM Bersatu dengan adanya container. Itu pun kami tidak membeli dengan uang cash melainkan di angsur semampunya.


UMKM Bersatu sudah banyak membantu para pedagang. Apalagi musim hujan seperti ini dengan adanya container saya bisa beristirahat atau tidur didalamnya.


“Ramai pengunjung kok dagangan saya setiap hari, bisa dibuktikan itu. Saya sepenuhnya mendukung UMKM Bersatu dalam hati nurani saya. Karena dari awal sampai sekarang tanpa perjuangannya Bu indah, kita tidak bisa berjualan di sini, kita ini hanya menikmatinya saja, iuran pun UMKM Bersatu tidak pernah narik semua atas dasar nurani kita kok memberikan,” ungkapnya.


Kuasa Hukum CV.UMKM Bersatu Sirajam Munira SH. menyampaikan, bahwa klien kami ini seakan dibuat bingung terkait surat perjanjian serta di fitnah. Pastinya uang container beserta sarana prasana yang sudah di sediakan UMKM Bersatu menelan ratusan juta murni uang pribadi bukan uang Disporapar maupun Koperasi Gelora Sejahtera.


“Saya sebagai Kuasa Hukum akan selalu mengawal dan mendampingi klien kami,” tegasnya. (Wr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *