Kemenkumham Bali Serahkan Draf Hasil Harmonisasi Ranperda Jembrana


JEMBRANA, KABAR TUJUH – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Bali, melaksanakan koordinasi dan penyerahan draf hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, di ruang rapat bagian hukum sekertariat Kabupaten Jembrana, Jumat (5/8/22) kemarin.


Hasil Harmonisasi Ranperda tersebut diserahkan langsung oleh Plt. Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Bali, I Wayan Adi Karmayana kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jembrana, I Ketut Armita.


Adi Karmayana mengatakan, tujuan pengharmonsiasian Ranperda ini adalah agar rancangan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak tumpang tindih pada pengaturan.


“Semoga peraturan ini dapat dilaksanakan dengan baik, dengan apa yang tercantum dalam peraturan daerah tersebut,” tandasnya. 


Pengharmonisasian Ranperda dan Ranperkada (Rancangan Peraturan Kepala Daerah) itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2022 Tata Cara Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.


Dimana seluruh peserta kegiatan melakukan diskusi terkait syarat-syarat dalam melakukan harmonisasi dan proses harmonisasi ranperda dan ranperkada. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terwujudnya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.


Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jembrana, Plt. Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Bali, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Bali, Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jembrana dan DPRD Kabupaten Jembrana. (RAHARDJA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *