Kemenkumham Bali dan OBH Tandatangani Addendum Batuan Hukum Gratis, Ini Kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali


DENPASAR, KABAR TUJUH – Guna mengoptimalkan program bantuan hukum gratis kepada masyarakat, Kemenkumham Bali, bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) melaksanakan penandatanganan addendum di Ruang Arjuna Kanwil Kemenkumham, Jumat (29/7/2022).


Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu menyampaikan apresiasinya atas keaktifan para OBH yang mendapatkan Anggaran Bantuan Hukum (ABH) gratis bagi masyarakat.


Diharapkan dengan ditandanganinya addendum itu bisa lebih memacu kinerja para organisasi bantuan hukum untuk mengoptimal pendampingan hukum kepada masyarakat khususnya yang kurang mampu.


“Keaktifan dan komitmen para OBH ini sangat diperlukan, terutama dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat,” ujar Anggiat singkat.


Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Constantinus Kristomo menjelaskan, dalam kegiatan ini ada enam OBH yang terakreditasi di Bali, ikut melaksanakan penandatanganan addendum tersebut.


Dari enam organisasi itu terdiri dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), Lembaga Bantuan Hukum Bali (LBH BALI), LBH Bali Women Crisis Center (LBH BALI WCC), OBH Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (OBH KPPA), LBH Cakra Eka Sudarsana, dan LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Bali (LBH APIK BALI).


“Selain menyalurkan program bantuan hukum gratis kepada masyarakat, para OBH ini sangat mendukung  terbentuknya Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa terutama dalam melatih Paralegal Desa,” tandas Kristomo. (RAHARDJA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *