Dua Alat Bukti Kuat, Warga Pinta Kejari Usut Oknum Perangkat Desa Simpang


Sidoarjo, Kabar tujuh – Semakin kental aroma dugaan penyelewengan bantuan yang dilakukan oleh oknum perangkat Desa Simpang SP, Kecamatan Prambon-Jawa Timur.


Setelah warga korban dimintai keterangan Kejari secara tertulis terkait BLT, BPNT serta PKH kemarin sudah ke tiga kalinya sebagai Pulbaket dan Puldata.


Salah satu warga Desa Simpang mengecek data penerima BLT dari Pemerintah Desa serta melalui aplikasi online SIKSNG dari Dinsos PKH dan BPNT bahwa sangat jelas pencairannya data penerima bantuan Sosial (Bansos) melalui bukti data pencairannya.


Berdasarkan pengakuan secara tertulis, warga korban Susi Indarwati, dirinya mengaku selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan BLT Dana Desa (DD) sebesar Rp 900 ribu, akan tetapi data penerima bantuan melalui data dari Pemerintah Desa (PEMDES) Simpang nama saya ada.


“Saya tidak tahu bahwa saya dapat bantuan BLT selama ini, setelah adanya laporan dari warga ke Kejari secara tiba- tiba saya pun didatangi oleh SP di rumah diberi uang Rp 900 ribu sambil marah-marah, takut nerima uangnya karena saya tidak bertanda tangan. Tetapi SP berdalih untuk tanda tangan nanti tak tanda tangan sendiri saja, saya merasa takut kena imbasnya dikira suap tak kembali lagi uangnya ke SP,” ungkapnya, Jumat (4/11).


Berbeda dengan warga korban PKH Sumaiyah bahwa selama ini ATM dikembalikan bertahun tahun oleh SP tidak mendapatkan bantuan. Akan tetapi setelah di cek Aplikasi SIKSNG Dinsos masih berjalan pencairannya sampai sekarang tri Wulan ke 3 Tahun 2022. Diduga adanya Pembuatan ATM ganda dengan nama, Nik serta alamat yang sama.


“Lah terus kemana uangnya selama pencairannya dan ATM nya ini,” cetusnya.


Nasib yang sama di alami Nasri korban BPNT berdasarkan SIKSNG lancar selama pencairannya di Tahun 2021, tetapi dirinya tidak pernah menerima bantuan sama sekali.


Tolip Anggota TNI (Marinir) sekaligus pendamping warga menyatakan, melalui keterangan secara tertulis di Balai Desa Simpang oleh Kejari sudah sangat kuat dugaan penyelewengan bantuan oleh SP.


Selain bukti keterangan warga, data penerima BLT dan data pencairan aplikasi SIKSNG Dinsos. Adanya pembagian BLT dilakukan diluar Balai Desa secara sembunyi-sembunyi, didatangi dirumah itu pun sudah salahi aturan. Karena BLT itu gunakan uang Negara. Dana Desa (DD) harus transparan. Setelah adanya laporan Kejari baru dikasihkan haknya.


“Dua alat bukti keterangan warga secara tertulis, data korban penerima BLT didukung data SIKSNG Dinsos PKH dan BPNT sudah kuat untuk menjerat oknum SP ke ranah hukum.Saya percayakan sepenuhnya kinerja Kejari Sidoarjo dalam memberantas dugaan korupsi ini,agar Kejari semakin dipercaya masyarakat,” tegasnya.


Tolip menambahkan, jangan sampai Kejari Sidoarjo tidak profesional dalam menyelesaikan kasus ini,karena ini menyangkut rakyat kecil dan uang Negara.


“Kami beserta warga menanti hasil kinerja Kejari Sidoarjo, kalau bisa segera mungkin Kejari memanggil SP untuk diperiksa dan dijebloskan ke penjara, sampai tidak selesaikan kasus ini warga korban Desa Simpang akan gruduk Kejari berlanjut pelaporan Kejati Jawa Timur,” pungkasnya. (Wr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *