Prabowo Bongkar Masalah Anggaran Daerah: Uang Sudah Ditransfer, Tapi Tak Dipakai

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti keras pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Ia mengungkap masih adanya dana yang telah ditransfer pemerintah pusat, tetapi belum digunakan secara optimal untuk pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara bersama sejumlah media nasional melalui program “Presiden Prabowo Menjawab” di Hambalang, Jawa Barat, yang dirilis pada 16 September 2026.

Dalam wawancara tersebut, Prabowo mengungkap sejumlah persoalan yang menurutnya menjadi penyebab anggaran daerah tidak terserap. Salah satunya adalah dana pemerintah daerah yang justru tersimpan di perbankan.

Bukan hanya itu. Presiden juga menyinggung adanya konflik antara kepala daerah dengan DPRD yang dapat membuat anggaran yang sudah ditransfer pemerintah pusat tidak kunjung digunakan.

“Kadang-kadang aneh, uang oleh Pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer, nggak dipakai,” kata Prabowo.

Anggaran Ada, Pembangunan Dipertanyakan

Sorotan Presiden menjadi penting karena Transfer ke Daerah atau TKD pada dasarnya ditujukan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat di daerah.

Namun, Prabowo mempertanyakan efektivitas penggunaan dana tersebut ketika anggaran telah tersedia tetapi pembangunan yang dibutuhkan masyarakat belum juga terealisasi.

Ia bahkan memberikan contoh pembangunan infrastruktur desa.

Prabowo menyinggung dana yang selama bertahun-tahun telah diturunkan ke desa, tetapi masih terdapat kebutuhan dasar seperti jembatan yang belum terbangun.

“Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp400 juta,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan anggaran negara.

Jangan Sampai Uang Negara Hanya Mengendap

Pernyataan Prabowo juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengelola Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah ingin memastikan anggaran yang berasal dari APBN benar-benar menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang dapat dirasakan masyarakat.

Dengan kata lain, ukuran keberhasilan anggaran bukan sekadar berapa besar dana yang sudah ditransfer, tetapi seberapa jauh dana tersebut menghasilkan manfaat nyata.

Persoalan ini juga menempatkan pemerintah daerah pada tuntutan untuk memperbaiki koordinasi antara kepala daerah, DPRD, dan perangkat pemerintahan agar konflik internal tidak menghambat penggunaan anggaran publik.

Pesan Keras untuk Pemerintah Daerah

Sorotan Presiden tersebut pada akhirnya mengarah pada satu persoalan mendasar: ketika uang negara sudah berada di daerah, masyarakat berhak mengetahui apakah uang tersebut benar-benar bekerja untuk kepentingan mereka.

Jalan yang belum diperbaiki, jembatan yang belum dibangun, pelayanan publik yang belum maksimal, hingga program pembangunan yang tersendat tentu menjadi persoalan ketika di saat bersamaan anggaran pemerintah sudah tersedia.

Anggaran bukan sekadar angka dalam APBD. Anggaran adalah uang negara yang harus menghasilkan manfaat.

Karena itu, pernyataan Prabowo di Hambalang menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak cukup hanya menerima transfer anggaran dari pusat. Dana tersebut harus diwujudkan menjadi pembangunan yang nyata dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

KabarTujuh — Aktual, Kritis, Terpercaya.

Berita Lainnya

Nasional

Prabowo Targetkan E20 dalam Dua Tahun, 2 Juta Hektare Lahan Tebu Disiapkan

Nasional

Tiga Lembaga Strategis Konsolidasi, Keamanan Ekosistem Digital Nasional Diperkuat

Nasional

Pemerintah Tetapkan 18 Hari Libur Nasional dan 8 Cuti Bersama 2027, Ini Jadwal Lengkapnya

Nasional

Prabowo Titip Keuangan Negara, Suahasil Nazara Tegaskan APBN Tak Boleh Kehilangan Kredibilitas